Salin Artikel

PDI-P Akui Sodorkan Nama ke Presiden Terkait "Reshuffle"

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui bahwa partainya menyodorkan nama calon menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Nama itu dilaporkan ke presiden sebagai masukan dari partai. Hanya saja, Hasto enggan mengungkap siapa nama kader ataupun jabatan yang diusulkan untuk mengisi posisi menteri Jokowi.

"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," kata Hasto saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Hasto mengatakan, nama itu tidak bisa disampaikan sebagai etika dalam berpolitik.

Ia juga tak mengungkapkan kapan dan di mana PDI-P menyodorkan nama kader calon menteri itu kepada Jokowi.

Ia hanya menyebut pertemuan dengan Jokowi kerap dilakukan PDI-P di Istana Negara ataupun Batutulis, Jawa Barat.

"Kalau kita berpolitik, kalau kita bertemu dengan Pak Jokowi, di Istana Merdeka maupun di Batu Tulis dan juga di tempat-tempat lain," tutur Hasto.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa hak prerogatif presiden untuk memutuskan siapa yang akan dilakukan reshuffle ataupun tokoh yang bakal menggantikannya.

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," jelas dia.

Sebelumnya, ramai diberitakan akan adanya perombakan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kepala Negara menyebut reshuffle dapat dilakukan besok, meski ia tidak mengungkapkan kapan hari yang dimaksud.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, Kamis (5/1/2023), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun isu reshuffle belakangan mengerucut pada pergantian menteri dari Partai Nasdem.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/28/13042501/pdi-p-akui-sodorkan-nama-ke-presiden-terkait-reshuffle

Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke