Soal Wacana Vaksinasi Berbayar, Wapres: Hidupkan Semangat Gotong Royong

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, wacana vaksinasi Covid-19 berbayar merupakan bentuk gotong royong terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah.

"Maksudnya apa? Supaya kurangi beban subsidi. Dan kedua, juga menghidupkan semangat kita saling membantu, bergotong royong, yang kuat membantu yang lemah," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ma'ruf menegaskan, kebijakan vaksin berbayar nantinya hanya akan berlaku bagi masyarakat yang berstatus bukan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan atau non-PBI.

Ia memastikan, masyarakat yang tergolong PBI akan tetap mendapatkan vaksin secara gratis.

Ia pun menekankan, harga vaksin berbayar kelak akan tetap terjangkau supaya masyarakat mau mengikuti vaksinasi.

"Jangan orang karena bayar, kemudian enggak mau di-booster, makanya harganya harga yang tidak menghalangi orang untuk melakukan booster," ujar Ma'ruf.

Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menggenjot vaksinasi demi memberikan imunitas bagi masyarakat dari Covid-19.

"Kalau yang belum vaksin lengkap supaya vaksin lengkap, kemudian di-booster, kemudian sekarang booster yang kedua sudah masuk supaya terus kita imunnya," kata Ma'ruf.

Meskipun wacana vaksinasi berbayar mengemuka, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa vaksinasi booster kedua yang dimulai pada 24 Januari 2023 lalu dapat diperoleh secara gratis.

Keepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan, masyarakat bisa mendapatkannya di fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi Covid-19.

"Untuk mendapatkannya (harus) ke faskes dan dapatkan vaksin secara gratis," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/1/2023).