AHY Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk Sekretariat Perubahan sebagai bentuk keseriusan Koalisi Perubahan.

AHY pun menyebutkan, ketiga partai memiliki kesamaan pandangan bahwa bakal calon presiden yang akan mereka usung adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta bacapres dan bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata AHY dalam siaran pers, Kamis (26/1/2023).

AHY menilai, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, ketiga partai politik sudah dapat mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar ketiga ketua umum partai politik untuk bertemu membentuk Sekretariat Perubahan.

Menurut dia, dalam pertemuan itu juga perlu ada penandatanganan nota kesepahaman para pimpinan partai politik untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” kata AHY.

Di samping itu, AHY juga mengajak PKS untuk menyerahkan keputusan soal bakal calon wakil presiden kepada Anies, meski ia menilai wajar pula bila calon anggota koalisi ingin kadernya menjadi pendamping Anies.

Ia mengingatkan, penentuan nama bakal calon wakil presiden jangan sampai menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan

"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata AHY.

Selain itu, menurut dia, Aneis akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” kata AHY.