"Saran saya ke Ketua DKPP agar mengajukan penambahan anggaran dalam bulan April ini," kata Junimart kepada wartawan di sela Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Selasa (24/1/2023).
Junimart mengakui bahwa DKPP telah berupaya bekerja maksimal dengan menggelar sidang etik di berbagai daerah secara maraton.
Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat upaya itu tidak selalu membuahkan hasil maksimal.
"Keluhan Beliau itu anggaran DKPP hanya Rp 25 miliar. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa ke daerah, untuk langsung melakukan klairifikasi ke daerah itu," kata Junimart.
"Tadi kesimpulan saya itu DKPP ini tidak bisa kerja maksimal karena menyangkut anggaran yang hanya Rp 25 miliar, sementara bekerja untuk seluruh Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, DKPP juga dikritik lambat dalam memproses laporan yang masuk.
Salah satu kritik datang dari gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang mempertanyakan status aduan mereka setelah dilaporkan kurang lebih sebulan lalu.
Ketua DKPP Heddy Lugito berujar bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi atas aduan mereka.
Sebelumnya, ketika aduan itu masuk ke DKPP, Heddy telah menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima banyak sekali aduan dan aduan-aduan itu harus diproses satu per satu.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/24/18352531/dpr-minta-dkpp-ajukan-tambahan-anggaran-ke-pemerintah
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & Ketentuan