Jelang Vonis, Pengacara Ahyudin Harap Hakim Beri Keadilan yang Ideal

Pendiri sekaligus mantan presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) itu bakal menjalani sidang putusan kasus penggelapan dana untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610.

“Harapan penasihat hukum terdakwa Ahyudin agar majelis hakim sepatutnya dapat menimbang dan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal bagi terdakwa,” kata Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (24/1/2023).

Irfan menilai, fakta persidangan telah secara terang menggambarkan bahwa dana Boeing Community Invesment Fund (BCIF) telah diimplentasikan dengan baik oleh Yayasan ACT kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang.

Dalam hal ini, dana tersebut telah dikelola sebagaimana yang diperuntukan bagi penerima manfaat yang telah direkomendasikan oleh ahli waris untuk program pendidikan di Sekolah maupun Pesantren.

“Sampai dengan saat ini belum pernah ada pihak ahli waris atau penerima manfaat yang mengajukan keberatannya kepada Yayasan ACT,” ujar Irfan.

“Penasihat hukum yakin kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bertindak secara adil dan menjadikan fakta persidangan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Drs Ahyudin,” kata Irfan.

Dalam kasus ini, Ahyudin didakwa jaksa telah melakukan penggelapan dana bersama Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Khajar; dan eks Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain.

Tiga eks petinggi yayasan ACT itu dituntut pidana 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Yayasan ACT disebut telah menggunakan dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai Rp 117 miliar dari dana yang diterima sebesar Rp 138.546.388.500.

Sementara itu, dana ratusan miliar telah digunakan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan implementasi yang telah disepakati bersama Boeing.

Padahal, dana ratusan miliar itu diberikan Boeing untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF.

“Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi ahli waris korban dan penerima manfaat dari bantuan sosial BCIF,” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).