Salin Artikel

Abpednas Sebut Isu Perpanjangan Jabatan Kades Jadi "Jualan" Parpol Dapat Suara Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Indra Utama mengatakan, Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi perpanjangan masa jabatan kepala desa, menjadi "jualan" partai politik untuk mendapat dukungan suara di Pemilu 2024.

Dia menilai, akan ada potensi perolehan suara yang besar dari desa jika revisi berhasil dilakukan.

"Kenapa ini bisa menarik bagi parpol? Yang saya coba garis bawahi, 81.000 desa masing-masing ada satu kepala desa. Kemudian dia punya anak istri, ada perangkat desa," kata Indra Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/1/2023).

"Kalau kita asumsikan satu desa tujuh orang saja itu kalau semua dimobilisasi, itu sebuah potensi suara yang luar biasa," imbuh Indra.

Indra mengungkapkan, revisi UU Desa yang menyoal perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan revisi beberapa pasal lainnya juga menarik bagi kepala desa.

Adapun gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun diklaim berasal dari parpol dan Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar.

Di sisi lain, DPP Apdesi, DPP Abpednas, dan DPN PPDI merekomendasikan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun dengan tiga periode.

"Yang menarik buat kami di desa untuk dimainkan adalah revisi UU 6/2014 . Karena kalau ini dilakukan, ya kita semua pasti setuju," tuturnya.

Ia memprediksi, ketika ada parpol mendukung upaya revisi UU Desa, maka kepala desa akan mendukung parpol yang memperjuangkan kepentingan desa tersebut.

"Ini suatu mutualisme yang normatif saja sebenarnya dari aksi ada reaksi, seperti itu," ucapnya.

Kendati demikian, wacana revisi UU Desa yang mulanya digulirkan parpol dan Menteri PDTT dalam setahun terakhir tidak selesai. Sebab, Revisi UU Desa tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Ribuan kepala desa akhirnya melakukan demo besar-besaran menuntut revisi UU Desa pada Selasa (17/1/2023).

Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari menyebut, demo dilakukan untuk mengingatkan partai politik agar jangan melempar bola-bola panas menjelang Pemilu 2024 untuk merealisasikan janjinya merevisi UU Desa.

"Ini kan janji politik beberapa parpol. Ketika barang ini tidak selesai sebelum Pemilu, maka ini hanya gombal. Ini hanya jadi palsu, PHP. Maka kita mendorong agar revisi itu dilakukan dan masuk Prolegnas 2023," tutur dia.

Selain masa perpanjangan jabatan, DPP Apdesi, DPP Abpednas, dan DPN PPDI juga meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran dana desa sebesar 7-10 persen dari APBN atau minimal Rp 150 triliun.

Peningkatan dana desa diklaim akan memberikan manfaat untuk pembangunan desa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/15142371/abpednas-sebut-isu-perpanjangan-jabatan-kades-jadi-jualan-parpol-dapat-suara

Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke