Ditugaskan Jokowi Jadi Orkestrator Info Intelijen, Prabowo: Semacam Jadi Koordinator

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara mengenai penunjukan dirinya menjadi orkestrator informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo menegaskan bahwa penunjukan ini bukan berarti informasi intelijen kini berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Ya tidak di bawah Kemenhan," ujar Prabowo saat ditemui di kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Prabowo menjelaskan, dirinya hanya ditugaskan oleh Jokowi untuk menjadi koordinator untuk informasi intelijen.

Dia menyebut, Kemenhan hanya sekadar membantu Jokowi dalam menilai informasi intelijen yang masuk.

Pasalnya, ada sejumlah lembaga yang memiliki intelijen, mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen TNI, hingga intelijen Polri.

"Diperintahkan oleh Presiden untuk semacam koordinator untuk membantu Presiden menilai," ucapnya.

Adapun penugasan Jokowi ke Prabowo ini mendapat tentangan dari sejumlah pihak lantaran dianggap tidak sesuai dengan UU Intelijen.

Di mana, dalam undang-undang tersebut, BIN adalah koordinator informasi intelijen.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan Prabowo Subianto agar Kemenhan menjadi lembaga yang mengoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023).

"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi, Rabu.

Jokowi menyebutkan, informasi intelijen itu selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, serta Badan SIber dan Sandi Negara.

Menurut dia, beragam informasi itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Ini harus diorkestrasi agar jadi informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan, itu betul, paling tidak mendekati benar," ujar Jokowi.

Ia pun mewanti-wanti agar jangan sampai potensi terjadinya sebuah peristiwa baru dilaporkan kepadanya saat sudah kejadian.

"Langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu, ini hati-hati. Ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini, jangan sudah kejadian saya baru dikasih tahu," kata Jokowi.