Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Kejagung Sebut Bharada E Pelaku Utama dan Tak Bisa Jadi "Justice Collaborator" | PKB Sebut Parpol Calon Peserta Koalisi Tak Bisa Tentukan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Tuntutan 12 tahun penjara kepada terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer (Bharada E), menuai polemik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menjadi sorotan karena tuntutan itu. Sebab tuntutan terhadap Richard dinilai lebih tinggi dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang diduga sebagai salah satu otak peristiwa pembunuhan itu.

Polemik lainnya adalah Richard mulanya disebut sebagai pihak yang mengungkap kasus itu, meski dia adalah pelaku penembakan terhadap Yosua. Namun, kini Kejagung menyatakan justru keluarga mendiang Yosua yang membongkar kasus dugaan pembunuhan itu.

Kejagung lantas menyampaikan sejumlah alasan buat mendukung keputusan itu.

1. Kejagung: Pelaku Pembunuhan Berencana Tak Bisa Jadi "Justice Collaborator"

Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menekankan bahwa pelaku pembunuhan berencana tidak bisa menjadi justice collaborator atau saksi pelaku.

"Untuk pelaku, tidak bisa JC (justice collaborator) pelaku utama. Ini saya luruskan ini. Di undang-undang tidak bisa," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Ia merespons pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berharap jaksa meringankan tuntutan terhadap terdakwa Bharada E atau Richard Eliezer karena status justice collaborator (JC) dari LPSK kepada ajudan Ferdy Sambo itu.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta hakim menghukum Eliezer 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan hal serupa.

Menurut dia, JC dalam pembunuhan berencana tidak diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Adapun bidang tindak pidana tertentu yang diatur terkait JC antara lain tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi.

"Beliau (Bharada E) adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan JC. Itu juga sudah sesuai dengan Nomor 4 Tahun 2011 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban," ucap Ketut.

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu dihukum selama 12 tahun penjara, Rabu (18/1/2023).

Richard dituntut 12 tahun penjara karena dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua.

Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama empat terdakwa lain yakni, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf.

“Menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

Dalam kasus ini, Ferdy Sambo telah dituntut pidana penjara seumur hidup.

Sementara itu, Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Putri Candrawathi dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun.

Para terdakwa itu dinyatakan jaksa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

“Yang lain ngikut, tapi persoalan apa yang diputuskan oleh kedua ketua umum ini kita ikuti,” ujar Daniel ditemui di wilayah Tambora, Jakarta Barat, Rabu (18/1/2023) malam.

Ia menegaskan, sejauh ini figur capres atau cawapres dari koalisi PKB-Gerindra tak lepas dari Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan muncul figur lain, bergantung keputusan kedua tokoh tersebut.

“Tapi kalau ada kejutan di luar dua nama itu, ya kita tunggu. (Sebab) yang memutuskan dua ketua umum ini,” papar dia.

Di sisi lain, Daniel mengungkapkan, masih terbuka kemungkinan PKB bekerja sama dengan PDI-P.

Tentunya, jika capres yang diusung partai banteng itu dinilai cocok dengan PKB.

“Segala kemungkinan ada. Cair sih enggak ya, tetapi kan politik itu seni kemungkinan,” tutur dia.

“Meskipun kita solid, tapi kita tidak tahu sebelum nanti pada hari H-nya mengajukan (capres) ke KPU, dan ditetapkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Muhaimin mengungkapkan, salah satu pertimbangan pengusungan capres-cawapres koalisi PKB-Gerindra adalah anggota parpol baru.

Di samping itu, koalisi juga menunggu langkah pencapresan dari kompetitornya, termasuk PDI-P.

“Salah satu pertimbangan (menunggu capres PDI-P). Tapi saya berharap lebih cepat,” sebutnya.

Sampai kini PKB-Gerindra belum menentukan siapa figur capres-cawapresnya.

Kesepakatannya, keputusan itu ada di tangan Muhaimin dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/20/06201021/populer-nasional-kejagung-sebut-bharada-e-pelaku-utama-dan-tak-bisa-jadi

Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke