Fasilitas Akses Penyandang Tuna Netra atas Objek Hak Cipta Berdasar Marrakesh Treaty

Perjanjian internasional ini digagas oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organisation atau WIPO) dan dikenal dengan nama Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled.

Perpres ini diundangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak, sebagai langkah lanjut ditandatanganinya Treaty oleh Indonesia sebelumnya.

Melalui Perpres dan Marrakesh Treaty ini, pemerintah menyediakan jaminan akses yang lebih luas kepada penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas terhadap karya cetak yang dipublikasikan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang lebih baik;

Marrakesh Treaty telah diadopsi dalam Konferensi Diplomatik di Marrakesh, Maroko pada tanggal 27 Juni 2013, dan ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jenewa, Swiss pada 24 September 2013. Dengan demikian, maka perlu dilakukan langkah ratifikasi.

Marrakesh Treaty

Seperti diketahui, dalam praktik Hukum Internasional, sebuah perjanjian internasional apakah itu Konvensi (convention), Treaty (traktat), Agreement, selalu melalui beberapa tahap.

Pertama, tahap pembuatan, di mana untuk Marrakesh Treaty prosesnya melibatkan para negosiator kekayaan intelektual dan para diplomat dari sekitar 186 negara, termasuk Indonesia.

Proses negosiasi ini berlanjut pada perundingan secara resmi yang dilakukan oleh wakil-wakil negara yang kemudian merumuskan dan mengesahkannya.

Perundingan memang seringkali tidak mudah, karena ada tahapan dan proses penerimaan teks (adoption of the text) yang dalam konferensi multilateral memerlukan persetujuan 2/3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya.

Kedua, setelah penerimaan teks, tahapan selanjutnya adalah pengesahan teks. Proses pengesahan teks dilakukan sesuai kesepakatan para peserta, atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut.

Siapa yang berwenang mewakili negara, diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969, di antaranya, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri. Dalam hal tertentu seringkali juga didelegasikan lagi pada pejabat eselon I.

Pada saat penandatanganan Marakesh Treaty, Menteri Luar Negeri RI, menguasakan dan mendelegasikan wewenang kepada saya sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI waktu itu, untuk menandatangani Marrakesh Treaty secara resmi bertepatan dengan General Assemby WIPO di Jenewa.

Indonesia waktu itu menjadi negara ke-54 yang menandatangani perjanjian tersebut. Treaty itu akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 20 negara anggota WIPO. Dengan demikian jumlah minimal ini sudah jauh terlampaui.

Ketiga, yaitu tahap ratifikasi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU 24/2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Di Indonesia praktik menunjukan bahwa ratifikasi dilakukan bisa melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Indonesia dan Marrakesh Treaty

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara peserta (contracting state) Marrakesh Treaty, akan berdampak pada semakin terbukanya akses bagi para penyandang tuna netra dan terhadap berbagai karya cipta yang diterbitkan baik nasional maupun internasional.

Selain karya cipta nasional, karya-karya cipta internasional justru memiliki nilai sangat penting, seperti berbagai published works dalam berbagai format termasuk Braille, teks dengan huruf cetak besar dan audio books untuk meningkatkan kualitas hidup dan ilmu pengetahuan.

Ratifikasi Marrakesh Treaty memberikan kewajiban kepada semua negara peserta, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi isi perjanjian internasional ke dalam berbagai ketentuan hukum nasionalnya, yang mencakup norma untuk memperbolehkan reproduksi, distribusi, dan penyediaan published works yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas tersebut.

Namun demikian, Marrakesh Treaty juga tetap menghargai dan melindungi para pencipta dan penerbit. Marrakesh Treaty mengatur pelindungan bagi pencipta dan penerbit dari penyalahgunaan atau distribusi karya ciptanya di luar penerima manfaat (beneficiaries).

Data WHO

Dalam rilis resminya pada 13 Oktober 2022 di laman www.who.int, yang berjudul Vision Impairment and Blindness, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa gangguan penglihatan berkorelasi dengan produktivitas global.

Penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan adalah kesalahan refraksi yang tidak dikoreksi dan katarak.

WHO menyatakan bahwa mayoritas orang dengan gangguan penglihatan dan kebutaan berusia di atas 50 tahun; namun, kehilangan penglihatan dapat memengaruhi orang-orang dari segala usia.

Data WHO menunjukan secara global, setidaknya 2,2 miliar orang memiliki gangguan penglihatan dekat atau jauh. Lebih jauh diingatkan bahwa setidaknya 1 miliar atau hampir separuh gangguan penglihatan dapat dicegah atau masih harus ditangani.

Bagaimana dengan Indonesia? Karena adanya keterbatasan penglihatan dan kemampuan mobilisasi penyandang, di Indonesia tunanetra menempati urutan pertama di antara semua kategori disabilitas lainnya dalam hal limiting condition (Susenas, 2006).

Data Kementerian Kesehatan RI menunjukan bahwa jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia mencapai 1,5 persen keseluruhan penduduk Indonesia.

Jika saat ini jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa, maka jumlah penyandang disabilitas tunanetra berada pada kisaran 4 juta jiwa.

Berdasar data ini maka penyandang tunanetra perlu mendapatkan fasilitasi dan perlakuan khusus, untuk mengurangi kendala beraktivitas, termasuk untuk mengakses berbagai published works dalam berbagai format, Braille, teks dengan huruf cetak besar dan audio books. sebagai obyek hak cipta dan ilmu pengetahuan.

Ratifikasi Marrakesh Treaty diharapkan semakin mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

Bagi Indonesia, Ratifikasi Perjanjian ini menunjukan kepedulian tinggi bagi penyandang disabilitas.

Ratifikasi ini memerlukan segera peraturan implementasi dan kebijakan pragmatis untuk menjamin hak akses tersebut. Ketentuan itu dapat dibuat dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri terkait.