Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, PKB Minta KPU Laksanakan Pemilu Sesuai Agenda

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak wacana dikembalikannya Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan  Pemilu 2024 sesuai agenda yang telah disusun.

Hal itu disampaikan Muhaimin usai ia dan para pengurus parpol lain bertemu menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup.

"Semua yang disampaikan adalah kesepakatan bersama dan PKB mendukung sepenuhnya. PKB meminta KPU konsisten melaksanakan agenda pemilu seperti jadwal rencana," ujar Muhaimin di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

"Bahkan, telah kita tetapkan anggaran. Semua harus berjalan sesuai dengan agenda nasional kita," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Total, ada delapan parpol peserta pemilu selain PKB yang juga menolak sistem proporsional tertutup, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat PKS, PAN dan PPP.

PDI-P menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung perubahan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Dalam pertemuan yang berlangsung di hotel Dharmawangsa tadi, kedelapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup membacakan pernyataan sikapnya.

“Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” ujar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Ia menyatakan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” tegas dia.

Kedua, lanjut Airlangga, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.

Apalagi, sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

“Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian,” jelas Airlangga.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, sejumlah elite partai yang menyatakan sikap ini adalah Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali.

Hanya Partai Gerindra yang tak mengirimkan perwakilannya, namun disebut sudah menyepakati pernyataan sikap yang dibacakan.

Wacana Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup pertama kali disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Ia menceritakan saat ini ada pihak yang tengah melakukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkait sistem proporsional terbuka.

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan itu, maka sangat mungkin Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.

Dalam sistem proporsional tertutup, surat suara pileg hanya akan berisi logo parpol tanpa nama-nama calon legislatif (caleg).

Sehingga, masyarakat hanya bisa mencoblos parpol yang didukungnya, tanpa bisa menentukan siapa caleg yang dianggap mewakilinya.