PPKM Dicabut, Epidemiolog: Ada Kemungkinan Kasus Covid-19 Naik Lagi

Apalagi, protokol kesehatan yang diimbau saat pandemi, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sudah tidak ketat diterapkan.

Pemerintah sudah tidak mewajibkan penggunaan masker di tempat umum.

"Jadi bahwa kemungkinan Covid-19 akan naik lagi, ya ada," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

Dicky mengatakan, longgarnya penerapan protokol kesehatan ini menjadi celah subvarian baru corona kembali membuat lonjakan kasus.

Apalagi, masyarakat di dalam negeri masih harus dibimbing dan diimbau untuk menetapkan protokol-protokol tersebut.

Kesadaran masyarakat yang relatif rendah ini menjadi pekerjaan rumah besar ketika pemerintah akhirnya tetap memutuskan mencabut PPKM.

Dicky lantas menyebut kebijakan publik soal kesehatan tidak bisa dibawa ke ranah politis.

"Makanya yang namanya masker, PHBS, cuci tangan, itu enggal bisa kalau dibawa ke arah politis ekonomi. Pokoknya sampaikan saja perlu pakai masker, jangan buat masyarakat bingung," ucap Dicky.

Lebih lanjut, Dicky mengungkapkan, risiko lonjakan ini juga terjadi lantaran seluruh dunia kemungkinan mengalami level hiperendemi atau hyperendemic Covid-19.

Indonesia sendiri tak lepas dari bahaya ini mengingat kondisi demografi dan letak geografisnya.

Hiperendemi merupakan kondisi di mana suatu penyakit muncul terus-menerus di wilayah geografis dan dalam intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan endemi.

"Jadi kalau dikatakan enggak pakai masker, ya enggak akan pakai masker, tetapi kita bisa ambil risiko yang paling kecil, yaitu pakai masker," kata Dicky.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya edukasi pencegahan penyakit di masyarakat.

Edukasi ini berperan penting agar masyarakat lebih sadar tanpa harus dipaksa oleh pemerintah.

Ia lantas mencontohkan penerapan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Protokol kesehatan yang mendasar ini tidak baik jika penerapannya terus-menerus diimbau pemerintah, tanpa ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat.

"Protokol-protokol kesehatan seperti ini, ini tidak akan baik kalau selalu dipaksa oleh pemerintah. Yang baik yang bagus yang sukses kalau masyarakat sudah sadar bahwa mereka harus lakukan sendiri," ucap Budi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/1/2023).