Menkes Sebut Vaksin Covid-19 untuk Anak 6 bulan sampai 11 Diberikan secara Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan memberikan vaksin Covid-19 comirnaty children yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun secara gratis.

Saat ini, Kemenkes masih terus berproses menyusun program vaksinasi gratis bagi bayi dan anak-anak ini, setelah izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jadi nanti segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis," kata Budi dalam konferensi pers secara daring membahas "Kinerja Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022", Kamis (5/1/2023).

Budi menyampaikan, Kemenkes memiliki cukup anggaran untuk membesut program tersebut meski dana penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tidak dianggarkan oleh Kementerian Keuangan pada 2023.

"Sekarang dengan adanya (EUA), adanya vaksin yang sudah bisa turun ke bawah, otomatis pemerintah nanti akan melakukan. Dan anggarannya cukup kok, kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini secara gratis," ujar Budi.

Untuk sementara waktu, kata Budi, jenis atau merek vaksin yang akan digunakan ini adalah Pfizer comirnaty children.

Sebab, baru vaksin itu saja yang sudah disetujui oleh BPOM dengan mengeluarkan izin penggunaan darurat dan direkomendasikan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) untuk anak usia 6 bulan - 11 tahun.

"Jadi akan kita mulai dengan Pfizer dulu. Tapi nanti kalau ada merek-merek vaksin lain yang bisa juga untuk anak, juga kita berikan," tutur Budi.

Sebelumnya, Kemenkes sempat menyatakan bahwa vaksin Pfizer untuk anak-anak bisa diperoleh secara mandiri atau berbayar.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin tersebut belum masuk dalam program vaksin gratis pemerintah.

"Sementara bisa diakses secara mandiri karena sudah ada izin edar, ya," kata Nadia kepada Kompas.com, Jumat (30/12/2022).

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong agar vaksin untuk anak-anak disediakan secara gratis. Setiap warga negara usia berapapun memiliki hak atas kesehatan yang sama.

Apalagi saat diserang Covid-19, tak sedikit anak-anak yang menderita multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem usai Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh yakin, dana di Kemenkes masih sangat cukup, meski tidak ada anggaran penanganan Covid-19 pada 2023.

Menurutnya, sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), sehingga dampak terhadap penanganan Covid-19 tahun 2023 tidak signifikan.

Di sisi lain, Undang-undang sudah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

"Kita akan mulai rapat minggu depan nanti, kita pasti akan obrolin itu (vaksin Pfizer untuk anak-anak jadi gratis)," kata Nihayatul Wafiroh di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2023).