Antisipasi Lonjakan Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pendatang Asal China

Hal ini menindaklanjuti tingginya kasus Covid-19 di negeri Tirai Bambu tersebut.

Bahkan, kasus aktif Covid-19 di China menembus angka 250 kasus selama bulan Desember 2022.

"Meningkatkan pengawasan bagi pendatang dari China, termasuk kemungkinan kejadian penularan dan juga sampai ke analisa whole-genome sequencing," kata Tjandra dalam siaran pers, Rabu (28/12/2022).

Tjandra mengungkapkan, meningkatkan pengawasan bagi pendatang yang berasal dari China merupakan satu dari tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah.

Cara lainnya, ia mengimbau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan analisa mendalam dan rinci agar dapat menjelaskan kasus Covid-19 yang terjadi di China, khususnya tentang efikasi proteksi vaksin, serta bentuk dan dampak kebijakan pelonggaran terhadap kenaikan kasus.

Pasalnya, jumlah pasti kasus Covid-19 hingga kini belum terlalu jelas. Apalagi, ada kabar update resmi harian Covid-19 akan dibatasi sehingga informasi menjadi makin sulit terkonfirmasi.

Ditambah lagi, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyatakan bahwa WHO masih butuh informasi lebih rinci tentang situasi yang terjadi.

"Kalau memang terjadi peningkatan kasus gawat dan kematian di China, sementara cakupan vaksinasi di negara itu mencapai 89 persen, maka ada dua kemungkinan, yaitu karena efikasi vaksin yang sudah turun, atau adanya subvarian baru yang menghindar dari proteksi vaksin," ujar Tjandra.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini juga mengatakan, kemungkinan lainnya adalah karena longgarnya kebijakan penanganan Covid-19 di China.

"Kalau karena kebijakan pelonggaran, maka itu dapat diterima. Karena walaupun cakupan vaksinasi tinggi maka penularan dapa tetap terjadi, apalagi kebijakan yang tadinya amat ketat dengan zero death, dan sekarang jadi longgar," kata Tjandra.

Cara lainnya agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terjadi di Indonesia, Tjandra mengimbau pemerintah untuk melakukan pertukaran informasi secara diplomasi dengan otoritas kesehatan internasional, baik bilateral dengan China atau menggunakan kerangka ASEAN-China.

"Karena Indonesia sekarang memegang Keketuaan ASEAN. Atau barangkali melalui pendekatan sebagai sesama anggota G20, apalagi Indonesia baru selesai sebagai Presidensi, dan tentunya juga lewat WHO," ujar Tjandra.