Salin Artikel

Demokrat-PKS Tak Mau Mengalah soal Cawapres, Pengamat: Upaya Selamatkan Elektabilitas di Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, berbagai upaya bakal dilakukan oleh partai politik untuk menyelamatkan tingkat elektoral mereka pada Pemilu 2024.

Tak terkecuali dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bersikukuh ingin supaya kader masing-masing menjadi calon wakil presiden (cawapres) buat Anies Baswedan.

"Demokrat dan PKS sendiri juga sangat concern terhadap agenda penyelamatan elektabilitas partainya di pileg (pemilu legislatif) setelah dua periode pemerintahan berada di barisan oposisi," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Menurut Umam, perihal cawapres itulah yang menjadi akar masalah alotnya rencana Koalisi Perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.

Harapannya, dengan mencalonkan kader masing-masing di panggung pilpres, partai bakal mendapat efek ekor jas atau limpahan elektoral, sehingga parpol mendulang suara lebih banyak.

Namun demikian, sejak awal Nasdem lebih ingin menyandingkan Anies dengan sosok cawapres dari luar kader ketiga partai. Belakangan, mencuat nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Umam menduga, nama Andika bakal disambut baik oleh Nasdem. Andika bahkan pernah masuk sebagai satu dari tiga kandidat capres Nasdem, bersanding dengan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Meski begitu, wacana duet tersebut diprediksi bakal terganjal restu Demokrat dan PKS.

"Karena dari sudut pandang Demokrat dan PKS, tentunya tidak adil jika coat-tail effect (efek ekor jas) dari capres-cawapres hanya dinikmati oleh Nasdem sendiri," ujar Umam.

Seandainya Nasdem bersikukuh memasangkan Andika sebagai cawapres Anies, lanjut Umam, partai pimpinan Surya Paloh itu harus memikirkan kompensasi untuk Demokrat dan PKS.

Jika tidak kompensasi yang sepadan, baik dalam bentuk logistik atau skema alokasi portofolio pemerintahan, maka tak menutup kemungkinan Demokrat dan PKS hengkang dari rencana koalisi.

"Partai Demokrat dan PKS tentu tidak mau dipaksa oleh Nasdem untuk menyerahkan 'cek kosong' dalam pembentukan koalisi," kata dia.

Citra ini mampu menutupi kekurangan Anies yang kerap direpresentasikan sebagai kalangan yang lebih dekat dengan kelompok Islam konservatif.

"Jika Andika didorong Nasdem untuk menjadi cawapres Anies, besar kemungkinan karena alasan ideologis," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Adapun wacana pasangan Anies Baswedan-Andika Perkasa untuk Pemilu Presiden 2024 mencuat pasca Andika lengser dari kursi Panglima TNI.

Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika jika hendak bergabung usai purnatugas. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan menyebut, Andika punya tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

"Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka," kata Willy saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).

Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya tetap mendorong pencawapresan AHY sebagai pasangan Anies.

“Keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).

PKS pun mengaku menghormati wacana ini. Namun, Juru Bicara PKS M Kholid mengingatkan, sejauh ini, nama kandidat cawapres yang muncul di forum Koalisi Perubahan hanya ada dua, yakni AHY dan Aher.

"Sejauh ini di meja perundingan masih dua nama: Ahmad Heryawan dari PKS dan Mas Agus Harimurti Yudhohono dari PD (Partai Demokrat). Kalau Nasdem ajukan Jenderal Andika, kami hormati," kata Kholid saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/26/18484381/demokrat-pks-tak-mau-mengalah-soal-cawapres-pengamat-upaya-selamatkan

Terkini Lainnya

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke