Novel Baswedan Bantah Luhut: Pelemahan Pemberantasan Korupsi Buat Citra Indonesia Kurang Positif

Pernyataan ini disampaikan Novel saat menanggapi Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut OTT membuat negara menjadi buruk.

Luhut yakin digitalisasi pada berbagai sektor, termasuk di pelabuhan serta pengadaan barang dan jasa akan membuat orang sulit melakukan korupsi.

Menurut Novel, bukan OTT yang membuat citra negara menjadi ‘miring’, melainkan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

“Kalo dikatakan OTT membuat nama negara jelek, saya kira tidak ya,” kata Novel saat dihubungi awak media, Rabu (21/12/2022).

“Justru kondisi sekarang pemberantasan korupsi yang dilemahkan membuat pandangan negara-negara lain terhadap Indonesia menjadi kurang positif,” ujarnya lagi.

Novel mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dunia lebih mudah mengetahui kondisi di negara lain.

Mereka mengetahui praktek korupsi di suatu negara yang memang mengalami penurunan ataupun tidak diberitakan karena para pelaku tidak ditangkap.

Novel mengaku mengetahui informasi ini ketika Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha diundang dalam acara peringatan hari antikorupsi di Malaysia. Pertemuan itu dihadiri lebih dari 14 negara.

“Mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” ujar Novel.

Menurut Novel, pemberantasan korupsi dilakukan dengan pola yang dilakukan secara bersamaan, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan.

Ketika penindakan tidak dilakukan, kata Novel, maka pencegahan dan pendidikan tidak akan efektif.

Novel lantas mengungkit e-katalog yang dibanggakan oleh Luhut memiliki celah perbuatan korupsi. Banyak modus dilakukan untuk mengakali sistem itu.

E-Katalog merupakan aplikasi yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Situs itu memuat jutaan item dengan nilai ribuan triliun rupiah.

“Begitu juga dengan digitalisasi sistem pengawasan. Faktanya hanya elektronisasi saja, tidak dilakukan digitalisasi,” ujarnya.

Novel berharap para pejabat negara memandang korupsi sebagai masalah serius. Sehingga, semestinya bersikap peduli dan tidak permisif terhadap praktek korupsi.

“Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar?” ujar Novel.

Luhut mengungkapkan sejumlah keuntungan dari penerapan digitalisasi di sektor pelabuhan hingga transaksi melalui aplikasi e-katalog yang dikembangkan LKPP.

Menurutnya, aplikasi tersebut berhasil memuat 2,3 juta item dengan nilai Rp 1.600 triliun. Jumlah itu setara 105 miliar dollar Amerika Serikat. Luhut lantas menyebut aspek itu menjadi tempat korupsi.

Namun demikian, dalam jumlah transaksi sebesar itu tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan jika pemerintah menerapkan digitalisasi.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.

Kemudian, Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurutnya, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ujar Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," katanya lagi.