Salin Artikel

Begini Penataan ASN untuk 4 DOB Papua Menurut Menpan-RB

Selain itu, pemerintah juga mengadakan program magang ke Jawa bagi ASN Papua.

"Untuk rekrutmen ASN, sebagai bentuk afirmasi maka akan diberikan porsi 80 persen orang Papua," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/12/2022).

Anas menjelaskan, pemerintah mengatur penataan ASN untuk empat DOB Papua sedemikian rupa.

Program magang ke Jawa pun diberikan kepada para ASN untuk belajar di daerah yang sudah maju.

Tujuannya, supaya para ASN memiliki kemampuan yang lebih maju untuk mendukung pelayanan publik di empat DOB baru.

"Untuk penataan ASN di DOB baru kita ada atensi khusus. termasuk juga sedang menyiapkan untuk ASN yang magang nanti ya, supaya ada percepatan," kata Anas.

"Magang di Jawa beberapa daerah yang sudah maju ya, sehingga nanti mereka targetnya ada percepatan dengan punya kemampuan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada empat DOB atau provinsi baru di Papua.

Keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karmavian menjelaskan, awal pembentukan DOB bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Namun, seiring pelaksanaan DOB, pelayanan publik juga diharapkan siap lebih cepat dan mudah agar birokrasi publik bisa semakin ramping.

Menurutnya, spirit seperti itulah yang digaungkan Presiden Republik Joko Widodo dalam pembentukan DOB Papua. Menurut Tito, Presiden Jokowi memahami betul kebutuhan masyarakat Papua.

Apalagi, lanjutnya, pemekaran provinsi tersebut juga berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat.

“Pak Jokowi sangat memahami Papua. Beliau melihat bahwa dengan adanya DOB, wilayah Papua juga harus dimekarkan untuk memotong birokrasi. Tidak ada jalan lain,” jelas Tito.

Tito menambahkan, pemekaran Papua akan mempermudah birokrasi publik.

Nantinya, semua pejabat daerah, seperti gubernur, ada di wilayah ibu kota.

Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/20/10221731/begini-penataan-asn-untuk-4-dob-papua-menurut-menpan-rb

Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke