Irfan Widyanto Salahkan Acay Terkait Perbuatannya Ambil CCTV di Kompleks Rumah Dinas Ferdy Sambo

Sebab, eks Kepala Sub Unit (Kasubnit) I Subdit III  Dittipidum Bareskrim tersebut mengaku, ia mengambil DVR CCTV di dekat lokasi tewasnya Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, atas perintah Acay.

Menurut Irfan Widyanto, ia diperintah Acay datang ke rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga.

Oleh karena itu, apapun perbuatannya adalah tanggung jawab Acay.

Hal tersebut disampaikan Irfan Widyanto dalam sidang obstruction of justice terkait kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).

Awalnya, Irfan Widyanto menekankan bahwa ia datang ke Kompleks Polri Duren Tiga pada 9 Juli 2022, karena perintah Acay.

Kemudian, Irfan diperintahkan oleh eks Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Kombes Agus Nurpatria untuk memeriksa dan mengamankan CCTV.

"Saya datang ke sana atas perintah langsung dari kanit saya," ujar Irfan Widyanto.

Irfan menjelaskan, Acay selaku atasannya memberikan perintah lisan maupun perintah tertulis untuk berangkat ke sana.

Pasalnya, Acay sedang berada di Bali, sehingga tidak bisa datang langsung ke Kompleks Polri Duren Tiga.

"Perintah tulisan berarti menjadi kewenangan pimpinan saya, yaitu kanit saya. Dengan kata lain, tanggung jawab saya mendatangi TKP seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan saya. Kewenangan sprin (surat perintah), dan lain-lain," ujar Irfan.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, tujuh eks anggota Polri itu juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.