Hukum Memaksakan Perkawinan

Tidak main-main, pelaku bahkan dapat dijerat pidana penjara lebih dari lima tahun dan denda ratusan juta rupiah.

Jadi, bagaimana hukum memaksakan perkawinan?

Hukum memaksakan perkawinan di Indonesia

Di Indonesia, perbuatan memaksakan perkawinan termasuk salah satu tindak pidana kekerasan seksual.

Hal ini sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perihal pemaksaan perkawinan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi,

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.”

Pasal ini juga menyebutkan beberapa perbuatan yang termasuk pemaksaan perkawinan, yakni:

• Perkawinan anak;
• Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
• Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Selain UU TPKS, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pemaksaan. Namun, pemaksaan yang dimaksud dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP tidak terbatas pada pemaksaan perkawinan saja.

Pasal tersebut berbunyi,

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, jumlah denda yang akan dikenakan pada pelaku mengalami penyesuaian sehingga menjadi Rp4.500.000.

Perkawinan sebagai hak asasi manusia

Menikah merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Perihal menikah tersebut tertuang dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945.

Hak untuk menikah juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 10 UU HAM menyatakan,

“1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hak asasi setiap orang dan perkawinan yang sah tidak dapat dilangsungkan karena pemaksaan.

Referensi:

• UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UUD 1945
• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)