PDI-P Pastikan Tak Gelar Rakernas Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Desember 2022.

Ada sejumlah alasan yang diungkap Hasto mengapa partai berlambang banteng moncong putih ini tidak jadi menggelar Rakernas Pertama Tahun 2022.

"Jadi rakernas juga melihat dinamika politik nasional, kemudian juga melihat konteks saat ini," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Hasto menjelaskan, fokus utama partai saat ini adalah bergerak ke bawah membantu masyarakat.

Terutama, lanjut dia, membantu rakyat mengatasi persoalan perekonomian akibat Covid-19 dan dampak konstelasi geopolitik.

"Sehingga dengan situasi seperti itu, karena tema dan rekomendasi rakernas yang lalu dengan bagaimana membangun desa, desa maju dan berdaulat, rekomendasi-rekomendasi yang ada masih relevan. Maka, belum perlu rakernas pada tahun ini," tegas Hasto.

Di sisi lain, PDI-P juga disebut tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun partai ke-50 pada 10 Januari 2023.

Hasto menyebut, akan ada kejutan yang bisa saja terjadi dalam ultah partai nantinya.

Namun, ditanya apakah hal itu terkait pengumuman pasangan calon (paslon) Pilpres 2024, Hasto enggan memastikannya.

"Apakah dalam rakernas ibu ketum akan mengumumkan calon atau enggak, itu nanti dalam pertimbangan ketua umum untuk menetapkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, PDI-P sudah menggelar Rakernas pada Juni 2022. Namun, Rakernas saat itu merupakan Rakernas Kedua Tahun 2021.

Hal ini karena PDI-P tak menggelar Rakernas di tahun 2021 karena terhalang pandemi Covid-19.

Pada saat itu, Rakernas belum mengumumkan keputusan penting, misalnya terkait pencapresan 2024.

Padahal, sebelumnya sempat bergaung bahwa Rakernas akan membicarakan pencapresan hingga persiapan Pemilu 2024.

Akan tetapi, Rakernas PDI-P itu menghasilkan tujuh rekomendasi, di antaranya berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.

Pembacaan rekomendasi itu dilakukan oleh elite PDI-P yang juga kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.