Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Lebih dari itu, Hakordia 2022 mestinya bisa menjadi momentum pemerintah untuk mengingatkan semua pihak agar berkomitmen mencegah praktik korupsi jelang tahun politik 2023.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan penyelenggaraan Hakordia 2022 cukup strategis karena bisa membawa pesan penting untuk mengetatkan pengawasan dan penindakan korupsi politik yang diduga marak terjadi jelang penyelenggaraan pemilu.

“Di mana agenda politik sangat padat baik di pusat maupun di daerah, maka harus dipersiapkan sejak saat ini, mitigasi-mitigasi risiko terhadap penanggulangan korupsi,” ujar Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Ia mengungkapkan tindakan korupsi jelang pemilu sering terjadi karena para politisi mencari modal untuk bisa meraih banyak suara dari konstituen.

Apalagi, partai politik (parpol) kerap membebankan mahar pada kadernya yang akan berkontestasi.

“Sistem kepartaian yang belum sehat dan dari sisi partai ada tuntutan pada para calon untuk menyetor dana dengan alasan pemenangan pemilu,” kata dia.

“Mengakibatkan calon-calon terpilih mengembalikan modal dengan korupsi, dengan menjual izin, pengadaan barang dan jasa, dan rekrutmen pegawai,” ungkap dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan 11-14 Desember 2020, diungkapkan sebanyak 16,9 persen responden mengaku pernah ditawari uang atau kebutuhan pokok untuk memilih calon kepala daerah saat Pilkada 2020.

Kemudian soal mahar politik, terdapat 20 responden calon kepala daerah yang mengaku mengeluarkan biaya Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk mendapatkan satu jatah kursi DPRD.

September lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan berdasarkan riset KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah cukup tinggi.

Ia menjelaskan untuk menjadi gubernur rata-rata seseorang harus merogoh gocek Rp 100 miliar, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati/wali kota di angka Rp 20-30 miliar.

Dalam pandangannya angka itu tak masuk akal jika dibandingkan dengan gaji yang diterima gubernur dan bupati/wali kota.

Situasi itu, lanjut dia, membuat praktik korupsi terus berlangsung, dan pesta demokrasi menjadi transaksional.

“Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis,” sebut Ghufron dalam keterangannya, 18 September 2022.

Terakhir, Ghufron memaparkan sejak KPK berdiri hingga Agustus 2022 terdapat 310 anggota DPR dan DPRD, 154 bupati dan wali kota, serta 22 gubernur yang terseret kasus korupsi.

Bentuk korupsi jelang pemilu

Zaenur menjelaskan ada ragam pola korupsi jelang penyelenggaraan pemilu yang biasanya dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat maupun daerah.

Pertama, jual-beli tender pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan agar pejabat memperoleh pendapatan dari pemenang tender.

Kedua, menjual berbagai izin baik usaha, sewa, hingga mentransaksikan perekrutan pegawai atau pengisian jabatan tertentu.

Ketiga, penggunaan APBD untuk memberi berbagai bantuan, biasanya yang dilakukan adalah menyebarkan bantuan sosial.

Zaenur menyampaikan, bansos itu kerap dibagikan bukan pada pihak yang membutuhkan, tapi diberikan ke wilayah-wilayah yang dinilai berpotensi untuk memberikan suara pada pemilu mendatang.

“Karena untuk kepentingan politis, biasanya yang dapat disasar sebagai calon pemilih, ada yang tidak dapat, padahal harusnya berhak,” ucap Zaenur.

“Sehingga preferensi politik lebih diutamakan dari pada kondisi objektif,” ucapnya.