Salin Artikel

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, para pelaku korupsi tidak takut dengan hukuman pidana badan atau penjara.

Para koruptor lebih takut dimiskinkan dibanding dijebloskan ke dalam jeruji besi. Menurut Firli, hal ini merujuk pada salah satu penelitian.

“Kajian menunjukkan para pelaku korupsi tidak takut dengan ancaman hukuman badan. Tidak takut dengan hukuman penjara, tetapi takut kalau dimiskinkan,” kata Firli saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Firli mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Untuk itu, KPK tidak hanya melakukan pendekatan dengan menjatuhkan sanksi pidana badan. Lembaga antirasuah itu juga menuntut para koruptor dihukum membayar denda dan uang pengganti.

“Termasuk juga penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujarnya.

Adapun hukuman membayar uang pengganti juga dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan aset negara yang dirampas koruptor.

Sepanjang 2021, kata Firli, KPK telah melakukan asset recovery sebesar Rp 494,96 miliar miliar dari target Rp 141,7 miliar.

Kemudian, hingga November 2022, KPK telah melakukan asset recovery sebesar Rp 494,5 miliar dari target Rp 141,7 miliar.

“Capaian 2022 sebesar 348,98 persen,” sebagaimana dikutip dari paparannya.

Dalam pemaparannya, Firli mengatakan, sejak 2004 hingga November 2022, KPK telah menetapkan 1.479 orang sebagai tersangka. Sebanyak 370 di antaranya merupakan pihak swasta, 319 anggota DPR dan DPRD, 304 pejabat eselon I-IV.

Kemudian, lain-lain 185 orang, 35 orang kepala lembaga atau kementerian, 29 hakim, 23 gubernur, 16 pengacara, 11 jaksa, 8 komisioner, 8 korporasi, 4 duta besar, dan 4 polisi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15191491/firli-bahuri-sebut-koruptor-tak-takut-dipenjara-tapi-takut-dimiskinkan

Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke