71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 71.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh wilayah Indonesia dilibatkan untuk membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh di Tanah Air.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyebut keterlibatan para Babinsa ini guna melakukan sosialisasi sekaligus mencegah terjadinya stunting.

"Para Babinsa yang bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat sampai pelosok, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak muda yang melakukan pernikahan dini," kata Dudung saat memberikan sambutan dalam acara Pelatihan Teknis Percepatan Penurunan Stunting bagi Fasilitator Kodim Tahun 2022 bersama BKKBN di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Dudung mengapresiasi pergerakan prajurit di wilayah, terutama Babinsa, yang berupaya untuk mencegah terjadinya kasus stunting.

Ia menilai prajurit telah berkolaborasi dengan baik dengan BKKBN di lapangan.

"Di lapangan saya lihat sudah terjadi kolaborasi yang sangat baik sekali, BKKBN dan TNI AD khsusnya di Kodam, Kodim, Korem, sampai Babinsa," terang dia.

Dudung pun menekankan agar Babinsa harus mengetahui setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat, termasuk terkait permasalahan stunting.

"Pada intinya bahwa penurunan stunting ini merupakan perintah dari Presiden, TNI AD berkolaborasi dengan BKKBN yang selama ini sudah berlangsung dan untuk percepatan penurunan ini maka dilakukan pelatihan secara teknis fasilitator," ujar Dudung.

"Artinya TNI AD akan mendukung secara penuh BKKBN dalam rangka teknis bagaimana penurunan stunting di wilayah," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa hanya tersisa dua tahun untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Forum Nasional Stunting 2022 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun," kata Ma'ruf saat memberikan arahan.

Ma'ruf menyebutkan, angka prevalensi stunting Indonesia pada tahun 2021 masih berada di angka 24,4 persen, sudah turun dari 30,8 persen pada tahun 2018.

Adapun pemerintah masih menunggu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

Ia menuturkan, upaya percepatan penurunan stunting selama empat tahun terakhir telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024.

"Lebih dari itu, kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada 2030, sesuai target SDGs," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pemerintah bukan hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ma'ruf menekankan, upaya yang dikerjakan saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa Indonesia yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan.

"Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," ujar dia.