Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Direktur Bioenergi Edi Wibowo mengatakan, kajian peta jalan yang mulai disusun sejak 2021 tersebut berguna untuk mendukung program implementasi penggunaan bioetanol pada bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan mempersiapkan industri bioetanol di Indonesia.

“November 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan program bioetanol tebu untuk mendukung ketahanan energi. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas inisiasi tim riset ITB untuk membuat kajian peta jalan percepatan implementasi bioetanol. Semoga kolaborasi ini terus berjalan baik, sehingga program bioetanol dapat sesuai dengan harapan,” ungkap Edi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/12/2022).

Hal itu disampaikan oleh Edi Wibowo dalam sambutannya pada kegiatan Seminar Peluncuran Peta Jalan Strategis untuk Percepatan Implementasi Bioetanol, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Sebagai informasi, kegiatan seminar tersebut merupakan forum diskusi dengan para pemangku kepentingan dan publik terkait penyusunan peta jalan serta potensi dari penggunaan bioetanol bagi Indonesia dari sisi lingkungan dan ekonomi.

Pada Jumat (4/11/2022), Presiden Jokowi telah meluncurkan program bioetanol dengan campuran etanol berbasis tebu untuk bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin.

Edi menambahkan, saat ini total produksi bioetanol fuel grade baru mencapai 40,000 kiloliter (KL) per tahun atau jauh dibawah kebutuhan sebesar 696,000 KL per tahun untuk pengimplementasian tahap awal di daerah Jawa Timur (Jatim) dan Jakarta.

“Pasokan yang tersedia dari PT Enero dan PT Molindo sebagai produsen bioetanol fuel grade baru dapat memasok sekitar 5,7 persen saja kebutuhan Jatim dan Jakarta. Artinya dari sisi supply harus lebih ditingkatkan,” jelas Edi.

Lanjut Edi, pada 2018, pencampuran bioetanol sejatinya telah diujicobakan dengan kandungan dua persen (E2) di Jatim. Namun, hasil menunjukkan harga BBM campuran bioetanol masih sedikit diatas harga BBM non-public service obligation (non-PSO).

“Namun dengan meningkatnya harga BBM dan pentingnya upaya peningkatan ketahanan energi, re-introduksi BBM campuran bioetanol kembali menjadi isu strategis,” kata Edi.

Pakar bioenergi ITB Profesor Tatang Hernas Soerawidjaja mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan menyatakan campuran bioetanol dapat menjadi solusi pengurangan tekanan impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia.

“Apabila kita mengambil contoh kesuksesan penggunaan substitusi impor diesel dengan program biodiesel, maka kita juga dapat mengurangi tekanan impor bensin yang jauh lebih besar porsinya dibandingkan bahan bakar jenis diesel,” ujar Tatang.

Tatang menambahkan, hasil riset ITB menunjukkan Indonesia telah menghemat devisa sebesar 2,6 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dari substitusi impor diesel melalui program biodiesel kelapa sawit.

Di sisi lain, laporan ITB memproyeksikan Indonesia akan mengimpor hingga 35,6 juta KL pada 2040 atau hampir dua kali lipat dari jumlah impor BBM tahun 2021.

“Penggunaan bioetanol sebagai bahan campuran BBM dapat menurunkan impor BBM jenis bensin, menurunkan polutan emisi kendaraan, dan menciptakan potensi lapangan kerja di sektor pertanian dan produksi bioetanol,” ucap Tatang.

Manfaat lain dari hadirnya bioetanol, lanjut Tatang, adalah dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 43 persen termasuk karbondioksida (C02), nitrogen oksida (NOx), partikel partikulat (PM2.5), dan meningkatkan bauran energi terbarukan Indonesia yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.

“Penurunan emisi dapat terjadi karena etanol sebagai gasohol memiliki nilai oktan sebesar (RON) 128, sehingga pencampuran dengan bensin akan meningkatkan kadar oktan dan kualitas pembakaran BBM,” kata Tatang.

Meskipun bioetanol memiliki potensi besar, sebut dia, terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya sebagai campuran bensin utama, yakni rendahnya produksi bioetanol di Indonesia.

“Berdasarkan laporan dari ITB juga menyarankan penyesuaian kebijakan untuk menghidupkan implementasi bioetanol di Indonesia. Adapun yang utama adalah penetapan kebijakan harga, pajak, dan subsidi yang tepat sasaran.

“Penerapan terbatas tersebut terjadi di Jatim dan Jakarta sebagai tahap awal dan penyusunan badan layanan umum (BLU), seperti badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk mengembangkan industri bioetanol,” jelasnya.

Untuk diketahui, roadmap ITB mempersiapkan pengimplementasian bioetanol dengan target jangka pendek selama tiga tahun, menengah selama lima tahun, dan panjang.

Adapun target jangka-pendek dari roadmap dimulai dengan introduksi campuran lima persen etanol (E5) secara terbatas di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Surabaya.

Campuran E5 etanol tersebut dapat dimasukan ke dalam BBM jenis Pertalite, sehingga kualitas RON akan meningkat setara dengan Pertamax.

Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk membentuk BLU khusus bioetanol seperti BPDPKS Sawit yang bertugas mempromosikan usaha dan meningkatkan sarana prasarana produksi bioetanol.

Untuk menarik demand bioetanol domestik dan menarik investasi di sektor bioetanol, Indonesia secara sementara dapat mengimpor bioetanol sambil meningkatkan kapasitas produksi.

Dengan demikian, riset ITB memperlihatkan bahwa produksi bioetanol berbasis gula sebesar 150 juta liter per tahun dapat menciptakan 83,000 tenaga kerja baik di perkebunan maupun di fasilitas produksi molase dan etanol.

Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi 10 persen etanol (E10) dan mengekspansi program bioetanol ke wilayah Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi.

Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat mengimplementasikan campuran bioetanol sebesar 15 persen etanol (E15) di seluruh wilayah pada 2031.