JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan kembali melakukan koordinasi dengan TNI terkait pemanggilan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna setelah Laksamana Yudo Margono resmi dilantik menjadi Panglima.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu pergantian pucuk pimpinan militer tersebut.
Adapun Agus sedianya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai dugaan korupsi helikopter AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara (AU) tahun 2015-2017. Kasus ini menjerat Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal.
“Mudah-mudahan nanti kalau Pak Panglima baru sudah dilantik, nanti kami akan koordinasi dan memohon bantuan,” kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Senin (5/12/2022).
Karyoto mengatakan, Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa sebenarnya sudah sangat mendukung langkah yang diambil KPK dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101.
Namun, hambatan justru timbul dari Agus yang tidak memenuhi panggilan Jaksa. Padahal, menurut Karyoto, kesaksian Agus cukup penting untuk didengar di muka sidang.
“Sebenarnya panglima yang lama kemarin juga sudah sangat mendukung kami, ya kembali pada yang bersangkutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Agus sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan Jaksa KPK. Ia pertama kali dipanggil pada tanggal 21 dan 28 November serta hari ini, 5 Desember.
Jaksa mengaku telah mengirimkan surat panggilan itu ke kediaman Agus secara langsung, kantor Pos, hingga meminta bantuan TNI. Namun, Agus tetap tidak hadir tanpa memberikan penjelasan.
Sementara itu, dihubungi Kompas.com, Agus mengaku belum menerima surat panggilan dari Jaksa KPK.
Terkait surat panggilan KPK diterima oleh penjaga rumahnya atau tidak, Agus meminta menanyakan langsung kepada Jaksa KPK.
Menurut Agus, hingga saat ini dirinya belum dipanggil secara patut oleh KPK.
“Kan sudah saya bilang sampai saat ini belum pernah terima,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/12/2022).
Nama Agus terseret dalam kasus ini karena pengadaan helikopter AW-101 tersebut dilakukan pada saat ia menjabat sebagai KSAU.
Dalam dakwaannya, Jaksa menduga korupsi pengadaan AW-101 itu dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak, baik sipil maupun anggota TNI AU.
Irfan juga didakwa membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 738,9 miliar. Ia juga disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.
Dakwaan Jaksa itu KPK dibantah Agus dan pengacaranya. Mereka menilai dakwaan itu asal-asalan. Pengacara juga menyebut Agus bahkan tidak menyentuh yang tersebut sama sekali.
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/19421551/kpk-tunggu-laksamana-yudo-margono-dilantik-untuk-minta-bantuan-pemanggilan