Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 Se-Indonesia

"Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor, menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat," kata Ma'ruf, Senin.

Ma'ruf Amin juga menyampaikan sejumlah pesan agar MPP di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas.

Pertama, ia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital.

Ma'ruf Amin juga menekankan perlu sinkronisasi dan deregulasi peraturan yang tumpang tindih dan dapat menghambat integrasi pelayanan publik.

Kedua, Ma'ruf meminta Kementerian Investasi menyempurnakan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada pelayanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital," kata Ma'ruf.

Ketiga, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan diminta memberikan dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah, khususnya yang kapasitas fiskalnya rendah.

Para kepala daerah pun diminta berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan organisasi perangkat daerah dalam satu penyelenggaran MPP di masing-masing daerah.

Terakhir, Ma'ruf Amin meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyelesaikan desain MPP digital.

"Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah-daerah lain sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya," ujar Ma'ruf.