Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi fasilitas kesehatan hingga program yang bersifat promotif preventif.

"Fokusnya (2023) adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi, kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif," ujar Budi Gunadi di Kantor Presiden usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (1/12/2022).

"Itu adalah salah satu prioritas kita, menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," katanya melanjutkan

Prioritas kedua, Budi Gunadi mengatakan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia.

Tujuannya sama, yaitu meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi seperti jantung, stroke, dan kanker.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, dan TNI supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka," ujar Budi Gunadi.

Selanjutnya, fokus ketiga adalah membangun industri kesehatan.

Nantinya, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemudian, fokus yang keempat, pemerintah akan mengembangkan kecukupan sumber daya manusia kesehatan.

Terkait hal tersebut, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan kecukupan dokter-dokter spesialis.

"Itu akan mendapatkan alokasi anggaran, baik langsung lewat kementerian, maupunterima kasih ke Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani) lewat LPDP juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan ini," kata Budi Gunadi.

Fokus kelima adalah memperbaiki sistem pebiayaan kesehatan.

Menurut Budi Gunadi, setelah dua tahun dilanda Covid-19 dan kini mulai pulih, masyarakat mulai memeriksakan penyakit lainnya.

"Itu sekarang yang sedang kita tata untuk memastikan pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable," ujarnya.

"Kemudian, yang terakhir kita juga sudah mulai untuk melakukan prioritas ke program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, semua teknologi kesehatan baru kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," kata Budi Gunadi lagi.

Ia kemudian merinci alokasi anggaran pada APBN 2023, yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun.

"Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp 178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, transfer ke daerah Rp 60 triliun," kata Sri Mulyani.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/02/08323771/anggaran-kesehatan-2023-rp-1787-triliun-menkes-untuk-revitalisasi-puskesmas

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Triyono Martanto Akui 3 Kali Ikut 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung di DPR

Triyono Martanto Akui 3 Kali Ikut "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung di DPR

Nasional
Duit Korupsi Bupati Kapuas Diduga Digunakan untuk Loloskan Istrinya Jadi Anggota DPR RI

Duit Korupsi Bupati Kapuas Diduga Digunakan untuk Loloskan Istrinya Jadi Anggota DPR RI

Nasional
KPK Tahan Bupati Kapuas dan Istrinya Selama 20 Hari

KPK Tahan Bupati Kapuas dan Istrinya Selama 20 Hari

Nasional
Soal KIB Melebur ke Koalisi Perubahan, Ketum Golkar: Kayak Cendol Saja

Soal KIB Melebur ke Koalisi Perubahan, Ketum Golkar: Kayak Cendol Saja

Nasional
Spesifikasi Kapal La Fayette yang Singgah di Jakarta, Dijuluki Fregat Siluman dan Anti-Kapal Selam

Spesifikasi Kapal La Fayette yang Singgah di Jakarta, Dijuluki Fregat Siluman dan Anti-Kapal Selam

Nasional
Survei SMRC: Sentimen Positif terhadap Keamanan RI Merosot, Kini 51,7 Persen

Survei SMRC: Sentimen Positif terhadap Keamanan RI Merosot, Kini 51,7 Persen

Nasional
Kabareskrim Sebut Sebagian Senjata Api Dito Mahendra Tidak Berizin

Kabareskrim Sebut Sebagian Senjata Api Dito Mahendra Tidak Berizin

Nasional
Anggota Komisi III Minta Calon Hakim Agung Triyono Martanto Jelaskan Asal Usul Harta Rp 51,2 Miliar Miliknya

Anggota Komisi III Minta Calon Hakim Agung Triyono Martanto Jelaskan Asal Usul Harta Rp 51,2 Miliar Miliknya

Nasional
Hakim Setujui Format Pengumuman Gugatan Korban Gagal Ginjal Akut, Pengacara akan Iklan di Media Massa

Hakim Setujui Format Pengumuman Gugatan Korban Gagal Ginjal Akut, Pengacara akan Iklan di Media Massa

Nasional
Kisah Ustazah Yuyun di Cianjur, 26 Tahun Mengajar Tanpa Gaji

Kisah Ustazah Yuyun di Cianjur, 26 Tahun Mengajar Tanpa Gaji

Nasional
JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

JK Kemungkinan Arahkan Golkar Bikin Koalisi Besar dengan Gabung KPP, PDI-P: Mampu Enggak?

Nasional
DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

Nasional
Sistem Pemungutan Pajak Secara Manual Dinilai Rawan Kongkalikong

Sistem Pemungutan Pajak Secara Manual Dinilai Rawan Kongkalikong

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir

Nasional
Anggota Komisi XI Sebut Banyak Pejabat Pajak Bermental Mafia

Anggota Komisi XI Sebut Banyak Pejabat Pajak Bermental Mafia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke