Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memastikan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2023 kurang dari 3 persen.

Menurutnya, defisit APBN pada tahun depan semakin mengecil dari sebelumnya.

"Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp 598,2 (triliun) atau 2,84 persen," ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kamis (1/12/2022).

"Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1/2020 atau Undang-Undang 2 2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP," lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara pada 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.463 triliun.

Target ini berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 441,4 triliun, dan hibah Rp 0,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

"Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia)," ungkap Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui Survei Register Ekonomi dan Sosial.

"Pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi birokrasi dan reformasi di kementerian/lembaga," lanjutnya.

Sri Mulyani lantas memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp 237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp 69,5 triliun.

"Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp 178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, transfer ke daerah Rp 60 triliun," paparnya.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp 476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp 17 triliun, dan pembiayaan Rp 4,3 triliun.

Sementara itu, untuk ketahanan pangan pemerintah mengalokasikan Rp 104,2 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.

Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp 341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp 339,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

"Infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp 211,1 triliun, transfer ke daerah Rp 95 triliun, dan pembiayaan Rp 86 triliun," kata Sri Mulyani.

"Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp 316,9 triliun," tambahnya.