Jaksa Ragukan Sprin yang Dikeluarkan Sambo untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meragukan keaslian surat perintah (sprin) penyelidikan terkait kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang sempat ditampilkan tim Penasihat Hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.

Hal itu disampaikan jaksa dalam persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Dalam sidang ini, surat yang dikeluarkan Ferdy Sambo itu juga diperlihatkan Penasihat Hukum kepada Wakil Kepala Detasemen (Wakaden) C Biro Pengamanan Internal (Paminal) AKBP Radite Hernawa yang dihadirkan jaksa sebagai saksi.

"Kami penuntut umum agak meragukan surat perintah penyelidikan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2022).

Menanggapi keraguan tersebut, Hakim Ketua Ahmad Suhel lantas menyatakan bahwa surat perintah penyelidikan itu tidak serta merta menjadi acuan dalam sidang dan masuk sebagai barang bukti.

Sebab, bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga mesti dilakukan konfirmasi ulang kepada saksi-saksi lainnya yang dihadirkan.

"Nanti kalau saatnya ada yang menjadi saksi di sini, (Ferdy Sambo) yang tanda tangan itu, kita tanyakan itu, kalau enggak, munculnya pendapat," jelas hakim Suhel.

Jaksa pun menerangkan bahwa titik keraguan dari keaslian dokumen tersebut mengenai jam kerja yang termuat dalam sprin tersebut.

Sprin yang diterbitkan Sambo yang saat itu menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) dikeluarkan tepat di hari tewasnya Brigadir J di rumah Dinas Sambo di Komplek Polri, Duren Tiga pukul 17.00 pada Jumat (8/7/2022).

"Bukan mengenai surat nya, mengenai kebiasaan jam kerja surat menyurat itu, yang kami tanyakan saksi ini, di Biro Paminal menyangkut surat menyurat, jam kerja sampai jam berapa," kata Jaksa.

"Karena surat tadi tanggal 8 juli, sementara kejadian tanggal 8 juli di BAP terdakwa HK (Hendra Kurniawan) itu dia jam 5 (17.00). Jam kerja di biro paminal itu jam berapa terkait surat menyurat," tanya jaksa kepada Radite.

"Kalau surat menyurat sesuai ketentuan jam 07.00 sampai jam 3 (15.00)," jawab Radite

Kendati demikian, Radite menjelaskan bahwa sprin bisa saja diterbitkan secara situasional sesuai dengan atensi dari pimpinan Divisi Propam Polri. Sehingga, menurut dia, terkait jam operasional di Biro Paminal, hanya menyangkut teknis pelayanan.

"Situasi (tergantung) pimpinan," terang Radite.