Tugas Calon Panglima: Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia hingga Pastikan Keamanan Provinsi Baru di Papua

Pertama, Yudo diminta meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan TNI di tengah keterbatasan anggaran.

“Lantas melanjutkan pembangunan postur pertahanan yang berkesinambungan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Bobby pada Kompas.com, Kamis (1/12/2022).

Kedua, lanjut Bobby, Panglima TNI harus memastikan keamanan pemekaran provinsi di Papua.

Adapun saat ini, Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan tambahan empat provinsi di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya.

“Yang paling dekat adalah memastikan keamanan pemekaran wilayah Papua yang baru,” katanya.

Tak kalah penting, lanjut Bobby, Yudo mesti mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Ia tak ingin terulang lagi peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala di perairan Bali, pada 21 April 2021.

“Perlu peningkatan harwat alutsista dan pembelian senjata di awaki yang baru sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” kata politikus Partai Golkar ini.

Terakhir, ia menganggap, pilihan Presiden Joko Widodo menunjuk Yudo sebagai calon Panglima TNI sudah tepat.

Bobby meyakini, Yudo memiliki kepemimpinan yang mumpuni memimpin TNI.

“Jejak rekamnya memang panglima tempur, dari memimpin banyak KRI, dan berbagai jabatan perwira garis depan,” tuturnya.

“Saya rasa leadership beliau first class, yang merupakan modal penting menjadi Panglima TNI yang akan disegani dan dipercaya bisa meninggalkan legacy yang baik,” ujarnya.

Diketahui Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI telah dikirimkan Istana pada DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (28/11/2022).

Selanjutnya DPR, melalui Komisi I bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada Yudo. Akan tetapi, hingga kini jadwal fit and proper test itu belum ditentukan.