Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan laporan pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan besaran utang Indonesia harus tetap dikelola secara teliti.

Pasalnya, dampak inflasi global menyebabkan kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang harus terus diwaspadai.

"Utang Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent (bijaksana), teliti dan kompeten. Karena inflasi Global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus kita waspadai," ujar Sri Mulyani.

Meski menyinggung soal utang, Sri Mulyani tak merinci secara detail berapa besaran pinjaman yang Indonesia saat ini.

Namun, dalam laporann, ia menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dirancang dengan defisit 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, hal itu mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel hati-hati dan tepat waktu.

Ia juga mengingatkan, kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus terus disikapi oleh pemerintah.

"Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. Defisit APBN sebesar Rp 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan Mulai sejak saat ini, yaitu Tahun 2022," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi.

Namun, pada saat yang sama APBN juga dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

Sri Mulyani mengungkapkan, target pendapatan negara tahun 2023 adalah Rp 2.463 triliun.

Kemudian, belanja negara pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif, dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun," kata Sri Mulyani.

"Belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triliun," ujarnya melanjutkan.

Jumlah utang tersebut bertambah jika dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya atau per 30 September 2022, yakni berada di level Rp 7.420,47 triliun.

Artinya, dalam rentan waktu sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 76,23 triliun.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.