Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun untuk tahun 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasnfer ke daerah sebesar 814,7 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan, belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Ia menyebutkan, pemerintah mengalokasikan Rp 612,2 triliun untuk belanja pendidikan, terdiri dari Rp 237,1 triliun belanja pemerintah, Rp 305,6 triliun transfer ke daerah, dan pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun.

Sementara, belanja kesehatan mencapai Rp 178,7 triliun, terdiri dari Rp 118,7 tirliun belanja pemerintah pusat dan Rp 60 triliun transfer ke daerah.

"Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif," kata Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, dan anggaran sebesar Rp 341,3 yang ditujukan untuk subsidi, kompensasi dan belanja di sektor energi.

Sri Mulyani melanjutkan, belanja di bidang pertahanan dan keamanan dialokasikan sebesar Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja infrastruktur dianggarkan Rp 392,1 triliun.

"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk ibu kota negara baru Nusantara dan penguatan hilirasasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur," kata dia.

Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa kualitas belanja negara memerlukan perencanaan yang matang, detil, dan pemahaman kondisi di lapangan.

"Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna dan berbasis manfaat dengan tata kelola yang baik, tentu tanpa korupsi, akan menghindarkan APBN kita mengalami sisa anggaran yang lebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, target pendapatan negara yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2023 adalah Rp 2.463 triliun.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).