Salin Artikel

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ia menilai aneh jika Musra bisa bertemu pimpinan partai politik (parpol) lain, tapi tidak bertemu dengan parpol berlambang banteng itu. Sebab, PDI-P merupakan parpol Presiden Joko Widodo, dan pemenang Pemilu 2019.

“Dengan PDI-P sedang dijadwalkan, mudah-mudahan ada pertemuan dengan Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto), tapi kita tidak bisa memaksakan,” ujar Andi ditemui pasca konferensi pers Musra ke-8 di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

“Tapi saya berupaya hampir sudah ketemu semua ketua umum partai kok PDI-P enggak ketemu, agak lucu juga,” sebutnya.

Ia menegaskan, tak ada keretakan hubungan antara relawan dengan PDI-P.

Andi pun berharap, pada Desember, pertemuan antara relawan Jokowi yang tergabung dengan Musra dan jajaran DPP PDI-P bisa berlangsung.

“Kita akan jelaskan kenapa Musra ada, kenapa Musra harus berjalan, kenapa Musra tak boleh berhenti, sama hasil Musra penting,” ungkapnya.

Di sisi lain, Andi mempertanyakan pernyataan Hasto yang menyinggung soal adanya elite relawan yang memberikan ancaman kepada Jokowi agar keinginannya dipenuhi.

Ia menegaskan tak semua relawan mendukung Jokowi untuk mengincar jabatan.

“Saya diminta masuk kabinet 2019, diminta Presiden, saya menolak. Artinya saya tidak serta merta haus jabatan di kabinet, saya ingin jadi teman Presiden saja,” imbuhnya.

Diketahui Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sempat bereaksi setelah sejumlah relawan Jokowi menggelar Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Menurunya, para relawan memanfaatkan kebaikan Jokowi dan menurunkan citra positifnya selama ini.

Ia pun curiga ada elite relawan yang memberi ancaman pada Jokowi agar keinginannya selalu dipenuhi.

"Sepertinya elite relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi, keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tetapi jika dipenuhi elite tersebut melakukan banyak manipulasi," tutur Hasto dalam keterangannya, Senin (28/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/19520831/ingin-segera-bertemu-pdi-p-musra-kalau-enggak-ketemu-agak-lucu

Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke