Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Menurut pemerhati militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, meski tak berwenang membeli alutsista, panglima TNI harus memastikan alutsista yang ada, terawat dan aman digunakan.

"Terkait dengan alutsista, yang mungkin lebih masuk akal dilakukan panglima TNI adalah bicara soal pemeliharaan, perawatan, kemudian juga melindungi keselamatan pengguna alutsista," kata Fahmi dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Fahmi menuturkan, salah satu yang mesti diperhatikan dalam pemeliharaan dan perawatan alutsista adalah memastikan anggaran yang disiapkan tidak bocor. Sebab, dana perawatan dan pemeliharaan tergolong mudah untuk diakali atau dipermainkan.

"Katakanlah kendaraan tempur saja misalnya, misalnya secara berkala 3 bulan sekali lah misalnya artinya 4 kali dalam setahun harus misalnya ganti oli, terus kemudian hanya 3 kali," kata Fahmi.

Ia menegaskan, praktik tersebut haruslah dihindari karena dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa di samping mengurangi masa pakai sebuah alutsista.

"Pelajaran (KRI) Nanggala itu pelajaran benar-benar yang harus diperhatikan, itu pelajaran seharga puluhan nyawa itu masa enggak kita perhatikan betul?" ujar Fahmi.

Co Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menambahkan, meski tak punya wewenang membeli alutsista, TNI bisa mencari jalan keluar agar tetap optimal menjaga kedaulatan.

Ia mencontohkan, TNI AL saat ini sudah memanfaatkan teknologi drone untuk melakukan patroli laut ketimbang mengerahkan kapal untuk berkeliling di perairan Indonesia.

"Jadi dari pada tadi ngabisin BBM sudah muter-muter laut, BBM-nya habis, habis itu pulang enggak ada apa-apa mendingan kita pakai drone," kata Edna.

"Jadi drone itu bisa dikombinasikan dengan kapal, kapal keci pun bisa, itu nanti drone-nya saja yang suruh berangkat dulu. Jadi itu sih, itu sderhana murah, tapi kan bisa," kata jurnalis Harian Kompas tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (28/11/2022) mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR terkait penunjukkan Laksamana Yudo Margono untuk menjadi calon Panglima TNI.

Yudo bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.

Setelah menerima Surpres itu, Komisi I DPR RI segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden.