Salin Artikel

Ridwan Kamil Disarankan Tidak Gabung Partai Politik jika Maju Cawapres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyarankan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak bergabung dengan partai politik manapun apabila maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pasalnya, dengan tidak bergabung ke satu partai, maka Ridwan Kamil bisa mendapat dukungan dari banyak partai.

"Saya malah melihat RK (Ridwan Kamil) lebih baik tidak berpartai. Sehingga kemudian peluangnya untuk mendapatkan dukungan dari beberapa partai bisa terjadi," ujar Yunarto saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).

Ia menjelaskan, partai politik lain yang ikut mengusung akan merasa dirugikan jika ternyata Ridwan Kamil sudah menjadi kader partai lain.

Dia lantas mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP.

Apabila Ridwan Kamil bergabung ke dalam 1 dari 3 partai itu, kata Yunarto, maka 2 partai sisanya akan dirugikan.

"Karena efek ekor jasnya itu hanya didapatkan oleh partai itu. Nah itu yang menurut saya harus dilihat secara lebih jeli," tuturnya.

Lebih jauh, Yunarto mengatakan peluang Ridwan Kamil untuk menjadi cawapres sangat besar.

Yunarto menyebut Ridwan Kamil sangat cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.

"Kenapa? Ganjar cenderung lemah di Jabar, tapi kuat di Jateng dan Jatim. Sehingga keberadaan RK bisa menutupi kelemahan itu," ucap Yunarto.

"(Duet Ganjar-RK) paling mantap. Ya karena basis suaranya berbeda. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi," imbuhnya.

Diketahui, dalam survei Charta Politik terbaru, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai cawapres.

Dengan demikian, Ridwan Kamil menyalip elektabilitas Sandiaga Uno yang sebelumnya selalu berada di peringkat pertama.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/16363771/ridwan-kamil-disarankan-tidak-gabung-partai-politik-jika-maju-cawapres-2024

Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke