Salin Artikel

Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika mengungkapkan, sebagian responden tidak akan memilih PDI Perjuangan jika partai banteng tak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Responden tersebut merupakan mereka yang berencana memilih PDI-P dan Ganjar pada pemilu mendatang.

Dari 200 responden yang mengaku hendak memilih PDI-P dan Ganjar, sebanyak 31,0 persen urung memberikan suara ke partai banteng jika tak mengusung Ganjar.

Sementara, 54,5 persen responden mengaku akan tetap memilih PDI-P jika partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak memajukan Ganjar sebagai capres. Sisanya, 14,5 persen responden tidak menjawab.

Merujuk data ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, PDI-P berpotensi mengalami penurunan suara jika tak mengusung Ganjar jadi capres.

"Simulasi kita kalau dihitung PDI Perjuangan punya potensi penurunan sekitar 5 sampai 7 persen dari angka yang sudah mereka miliki," kata Yunarto dalam tayangan YouTube Charta Politika Indonesia, Selasa (29/11/2022).

Survei juga menanyakan apakah responden akan tetap memilih Ganjar jika Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai capres tetapi bukan dari PDI-P.

Hasilnya, 87,5 persen responden mengaku akan tetap memilih Ganjar. Lalu, 5,0 persen responden menyatakan tidak akan memilih.

Sementara, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab jumlahnya 7,5 persen.

"Ini cenderung daya rusaknya lebih kecil," ujar Yunarto.

Berdasarkan temuan ini, Yunarto menyimpulkan, kerugian yang lebih besar akan dialami oleh PDI-P jika tak mengusung Ganjar, ketimbang sosok Ganjar sendiri.

"Yang pertama kali dan akan mengalami kerugian lebih besar adalah PDI Perjuangan. Ini di luar sikap Ganjar sendiri dia akan mengambil keputusan apa dan sikap PDI-P sendiri akan seperti apa," kata dia.

Hasilnya, sebanyak 22,9 responden menyatakan Partai Golkar paling cocok mengusung politisi PDI-P itu.

Lalu, secara berturut-turut ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (19,1 persen), Partai Gerindra (12,8 persen), dan Partai Nasdem (7,8 persen).

Ada pula yang menjawab Partai Persatuan Pembangunan atau PPP (3,5 persen), Partai Amanat Nasional atau PAN (2,5 persen), Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (2,0 persen), Partai Perindo (1,5 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (0,8 persen). Sisanya, sebanyak 27,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam survei ini, Ganjar Pranowo menjuarai tingkat elektabilitas kandidat capres dengan angka elektoral 32,6 persen.

Namanya unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang elektabilitasnya 23,1 persen, juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengantongi elektabilitas 22,0 persen.

Sementara, dalam survei partai politik, PDI-P masih memimpin di urutan teratas dengan tingkat elektoral 21,7 persen. Menyusul setelahnya Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,5 persen, dan Partai Golkar dengan 9,8 persen.

Adapun survei Charta Politika ini diselenggarakan pada 4-12 November 2022. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka.

Dengan metode multistage random sampling, survei melibatkan 1.220 responden. Sementara, margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/12213971/survei-charta-politika-sebagian-pendukung-urung-pilih-pdi-p-jika-tak-usung

Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke