JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan lembaga Charta Politika mencatat mayoritas responden tidak setuju adanya wacana Joko Widodo menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Berdasarkan publikasi hasil survei yang dilakukan pada Selasa (29/11/2022), responden yang tidak setuju dengan wacana itu sebanyak 68,4 persen.
Sementara itu, sebanyak 20,7 persen setuju dengan wacana tersebut dan sisanya sebanyak 10,8 persen responden menyatakan tidak tahu dan tak menjawab.
Kemudian, survei juga mengungkapkan mayoritas responden atau sebanyak 74,3 persen sudah tahu tahu bahwa pemilihan presiden (pilpres), pemihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada tahun yang sama.
Di sisi lain, masih ada 25,5 persen responden yang tidak tahu dengan agenda tersebut.
Lalu, untuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, mayoritas responden atau sebanyak 76,3 persen menyatakan tidak setuju.
Kemudian ada 18 persen setuju jika pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Sisanya, sebanyak 5,7 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.
Adapun survei Charta Politika kali ini dilakukan pada pada 4-12 November 2022 secara wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1.220 orang dari 34 provinsi dengan margin of error 2,83 persen.
Kriteria sampel adalah mereka yang minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.
https://nasional.kompas.com/read/2022/11/29/19375091/survei-charta-politika-mayoritas-responden-tak-setuju-wacana-jokowi-jadi