Wapres Minta MRP dan DPRP Kolaborasi untuk Majukan Kesejahteraan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk berkolaborasi demi mendorong kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membahas pelaksanaan otonomi khusus Papua bersama MRP, DPRD, dan pemerintah daerah Papua di tengah kunjungan kerjanya di Jayapura, Papua, Selasa (29/11/2022).

"Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi, di tingkat pusat, provinsi, juga kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan para pihak terkait lainnya,” kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf pun mengapresiasi para pemangku kepentingan di Papua yang telah mengelola otonomi khusus dan mengharapkan peningkatan kerja sama di masa yang akan datang.

Ia menekankan, pemekaran wilayah di Papua harus dipandang sebagai game changer demi meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Papua.

“Kehadiran provinsi-provinsi baru ini agar disikapi sebagai game changer yang akan mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik, sehingga lebih dekat ke akar rumput,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga meresmikan operasional Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP).

Badan Pengarah Papua adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kita berharap kehadiran BPP ini semakin memperkuat percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua," kata Ma'ruf.

Seperti diketahui, Ma'ruf selaku ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan kunjungan kerja ke provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat mulai Senin (28/11/2022) kemarin.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin ingin memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khsusus Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.

"Dalam rangka konsolidasi awal di Papua, Wakil Presiden memastikan transisi pelaksanaan UU Otsus yang baru ini, baik kesiapan kelembagaan, regulasi lokal dan skenario baru anggaran otsus, yang langsung ke kabupaten/kota," kata Masduki dalam keterangan pers, Senin.