Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Surat Presiden (Surpres) soal pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (28/11/2022) sore ini.

Menurut Pramono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengantarkan surpres itu secara langsung ke DPR.

"Akan dikirim sekarang ini. Sekarang ini dikirim ke DPR, yang mengirim Pak Mensesneg," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.

Saat disinggung apakah benar nama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Yudo Margono yang ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Pramono enggan memberikan jawaban.

Menurutnya, Ketua DPR Puan Maharani yang akan mengumumkan soal calon Panglima TNI di dalam Surpres yang diantarkan.

"Nanti biar Ketua DPR yang umumkan ya, tapi sudah dikirim sekarang ini. Ibu Ketua DPR nanti yang sampaikan ke publik. Janjiannya, ini lho sekarang ini, Setengah 4 (15.30 WIB). Rencananya (langsung diumumkan)," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, setelah diterima DPR, surpres calon panglima TNI bakal ditindaklanjuti oleh mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes.

Proses uji kelayakan dan kepatutan itu bakal dilakukan oleh Komisi I DPR yang mengurus bidang pertahanan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Anggota Dewan punya waktu 20 hari untuk menjalankan mekanisme tersebut.

Adapun DPR RI mesti segera melakukan proses tersebut sebelum memasuki masa reses pada 16 Desember 2023.

Diketahui, calon panglima TNI dipilih dari tiga kepala staf angkatan, atau pejabat tinggi TNI yang pernah menduduki jabatan tersebut.

Saat ini, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, dirinya telah dipilih untuk menjadi calon pengganti Jenderal Andika Perkasa yang selesai menjalankan tugasnya pada Desember nanti.

Yudo Margono mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi fit and proper test yang bakal dijalankan Komisi I DPR.

Namun, Yudo enggan berandai-andai soal program yang disiapkannya ke depan. Ia ingin fokus lebih dulu menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

"Saya enggak mau berandai-andai, tentunya program-program setelah fit and proper test. Setelah itu, kita sampaikan ke teman-teman media," ujar Yudo saat ditemui di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 24 November 2022.