Salin Artikel

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencarian helikopter milik Polri yang jatuh di perairan laut Bukulimau, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (27/11/2022) siang, bakal dilanjutkan besok, Senin (28/11/2022).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, cuaca di laut Belitung Timur menjadi kendala pencarian helikopter tersebut, sehingga harus ditunda hingga besok.

Pencarian helikopter yang lost contact ini, kata Ramadhan, nantinya akan melibatkan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri (Korpolairud) dan Kepolisian Daerah Bangka Belitung.

"Besok akan dilakukan upaya pencarian oleh Korpolairud dan Polda Babel, serta instansi terkait," ujar Ramadhan kepada Kompas.com, Minggu sore.

"(Pencarian dilanjutkan besok karena) pertimbangan cuaca yang tidak memungkinkan di perairan Kepulauan Bangka Belitung," ucapnya melanjutkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa membenarkan informasi jatuhnya helikopter milik Polri tersebut.

Kecelakaan pesawat jenis helikopter dengan nomor registrasi P1103 tipe NBO 105 terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

"Infonya Kapten AKP Arif dengan operator kepolisian (pilot-Red)," kata Mikron saat dikonfirmasi Minggu.

Tower radar Tanjungpandan melaporkan, belum ada kontak dengan helikopter tersebut.

Penerbangan helikopter diduga dalam misi patroli dan tidak terjadwal dalam laporan penerbangan.

Kepala Biro Operasional Polda Bangka Belitung Kombes Pontjo Soediantoko juga telah menerima informasi perihal jatuhnya helikopter Tipe NBO 105.

"Sementara masih menunggu info dari ATC dan AP II Tanjung Pandan dan seluruh petugas perangkat pendeteksian radar udara," ujar Pontjo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/27/18321371/cuaca-tak-mendukung-polri-lanjutkan-pencarian-helikopter-yang-jatuh-di

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke