Nyanyian Ferdy Sambo-Hendra Kurniawan soal Kasus Tambang Ilegal dan Bantahan Kabareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua mantan petinggi Polri angkat bicara soal dugaan keterlibatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang batu bara ilegal.

Keduanya yakni mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo dan eks Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Propam Polri Hendra Kurniawan.

Terseretnya nama Kabareskrim bermula dari pernyataan mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong, yang mengaku menyetorkan uang miliaran rupiah ke Komjen Agus.

Namun, belakangan Ismail menarik pernyataannya. Dia mengaku mendapat tekanan sehingga menyampaikan keterangan palsu.

Terbaru, Komjen Agus mambatah tudingan yang dilayangkan ke dirinya soal aliran uang panas ini.

Nyanyian para mantan jenderal

Saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam, Ferdy Sambo disebut-sebut pernah menelusiri dugaan pelanggaran etik para petinggi Polri yang disinyalir terlibat kasus setoran dana tambang batu bara ilegal.

Ketika ditanya soal isu keterlibatan Kabareskrim, awalnya Sambo memilih diam.

"Tanyakan ke pejabat yang berwenang," katanya usai menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (8/11/2022).

Namun, belakangan Sambo buka suara. Mantan jenderal bintang dua Polri itu membenarkan bahwa dirinya pernah menyelidiki dugaan keterlibatan para petinggi Polri dalam kasus tambang ilegal.

Sambo mengungkapkan, dirinya menandatangani surat laporan hasil penyelidikan kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadiv Propam, tepatnya 7 April 2022.

"Kan ada itu suratnya," kata Sambo di PN Jaksel, Selasa (22/11/2022).

"Ya sudah benar itu suratnya," lanjutnya.

Meski demikian, Sambo tak mau bicara lebih lanjut perihal kasus ini. Dia meminta awak media untuk meminta konfirmasi ke pejabat Polri yang kini berwenang.

"Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," tutur Sambo.

Dua hari setelahnya, mantan anak buah Sambo, Hendra Kurniawan, ikut bicara. Mantan Karo Paminal Divpropam Polri itu membenarkan adanya laporan hasil penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal.

Berdasarkan LHP itu, Hendra bilang, ada dugaan keterlibatan Kabareskrim.

"(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sesuai faktanya begitu," kata Hendra jelang sidang obstruction of justice kasus kematian Brigadir J di PN Jaksel, Kamis (24/11/2022).

Sama seperti Sambo, Hendra juga meminta media menanyakan detail kasus tersebut ke pejabat Divisi Propam Polri yang kini menangani kasus ini. Dia hanya membenarkan adanya LHP yang diduga melibatkan jenderal bintang tiga di Mabes Polri itu.

"Betul itu, itu betul, tanya pejabat yang berwenang saja, kan ada datanya," jelas Hendra.

Kabareskrim membantah

Tudingan itu seketika dibantah Komjen Agus Andrianto. Menurutnya, jika benar terlibat, seharusnya dia tak dibiarkan begitu saja.

"Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).

Menurut Agus, pernyataan Hendra dan Sambo soal LHP tersebut tidak serta merta membuktikan keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal.

Apalagi, dalam video terbarunya, Ismail Bolong mengaku diintimidasi sehingga menyebut adanya keterlibatan Kabareskrim.

"Keterangan saja tidak cukup, apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus mempertanyakan sikap Sambo dan Hendra ketika menjabat sebagai petinggi Divisi Propam Polri sebelum akhirnya dipecat karena tersandung kasus kematian Brigadir Yosua.

"Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," katanya.

Pengakuan Ismail Bolong

Adapun pengakuan Ismail Bolong soal keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang batu bara ilegal disampaikan lewat video yang lantas viral. Dalam video awal yang beredar, Ismail mengaku menyetor uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar Rp 6 miliar.

Selain mantan anggota kepolisian di Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail mengeklaim dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Aktivitas ilegal itu disebutnya berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Daerah tersebut masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2020 sampai November 2021.

Dalam kegiatan ini dia mengaku berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali. Rinciannya, pada September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar.

Setelah videonya viral, Ismail justru menarik pernyataannya. Dia membuat video klarifikasi dengan mengatakan bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat pengakuan pemberian uang ke Komjen Agus Andrianto.

Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim.

Ia juga mengatakan, video testimoni dirinya soal setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Propam Polri.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," kata Ismail dalam video klarifikasi, seperti dilansir dari YouTube Tribunnews.com, 7 November 2022.

Sumber Kompas.com (Penulis: Irfan Kamil, Rahel Narda Chaterine | Editor: Dani Prabowo)