Komnas Perempuan: UU TPKS Berkontribusi Tingkatkan Keberanian Korban untuk Melapor

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang dalam acara diskusi Komnas Perempuan dengan tema "Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

"Kehadiran Undang-Undang TPKS ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya," kata Veryanto, di Royal Kuningan Hotel, Rabu (23/11/2022).

Keberanian pelaporan tersebut bisa dilihat pada jumlah laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan terhitung Januari-November 2022.

Veryanto mengatakan, dalam periode itu Komnas Perempuan sudah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Angka tersebut mencakup kasus kekerasan seksual di ranah publik mencapai 860 kasus, dan 899 kasus di ranah personal.

Laporan ini belum termasuk jumlah pengaduan yang ada di lembaga pengadaan layanan ataupun UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak.

"Jumlah pengaduan (diperkirakan) masih akan terus bertambah," ujarnya.

Dengan jumlah laporan yang mencapai ribuan kasus, Veryanto mengatakan, sudah selayaknya dalam peringatan kampanye internasional hari anti kekerasan terhadap perempuan diisi dengan sosialisasi UU TPKS.

Pasalnya, UU tersebut baru disahkan 9 Mei 2022 dan masih sedikit masyarakat yang mengetahui apa saja isi dari UU TPKS.

"Karenanya, dalam rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP) 2022, Komnas Perempuan dan jaringannya menyerukan Ciptakan Ruang Aman, Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemilihan tema ini merupakan bentuk komitmen untuk terus mengawal implementasi UU TPKS," katanya.

Sebagai informasi, UU TPKS telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022.

Kemudian, disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120.

Ketiga, terkait hukum acara tindak pidana dari pelaporan sampai pelaksanaan putusan.

Keempat, hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. Kelima terkait pencegahan dan terakhir terkait koordinasi dan pemantauan.

"Termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS," kata Veryanto.