Pelantikan Guntur Hamzah Dilakukan Jelang MK Putuskan soal Polemik Pencopotan Hakim Aswanto

Adapun pergantian Hakim Konstitusi ini dilakukan setelah adanya keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

DPR memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

Namun, pengucapan sumpah dan janji sebagai Hakim Konstitusi yang akan dilakukan Guntur di hadapan Presiden Joko Widodo itu digelar 4 jam sebelum MK membacakan putusan uji materi Pasal 87 Huruf b UU MK yang terkait dengan proses penggantian Aswanto oleh DPR.

Berdasarkan jadwal sidang, MK bakal membacakan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan uji materiil dengan nomor perkara 103/PUU-XX/2022 itu bakal digelar di Gedung MK RI 1 lantai 2 pada pukul 13:30 WIB.

"Pengucapan Putusan," demikian jadwal sidang yang dikutip Kompas.com dari laman resmi MK, Rabu.

Sementara, pelantikan Guntur dijadwalkan digelar pukul 09.30. Pelantikan ini terkonfirmasi oleh Deputi Bidang Pers, Protokol, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Juru Bicara MK Fajar Laksono.

Dengan demikian, ada selisih empat jam antara pelantikan dengan pembacaan putusan MK terkait penggantian Hakim Konstitusi oleh DPR tersebut.

Tuai Kritik

Keputusan DPR yang mencopot hakim Aswanto dan menggantinya dengan Guntur Hamzah lantas mendapatkan reaksi keras.

DPR dianggap telah mengobok-ngobok MK dan melanggar aturan soal pergantian hakim konstitusi.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang MK, Aswanto semestinya masih menjabat hingga memasuki usia pensiun.

Keputusan DPR memilih Guntur untuk menggantikan Aswanto juga dipersoalkan karena dilakukan mendadak dan tidak transparan.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie pun meminta Jokowi untuk tidak menindaklanjuti keputusan DPR mengganti Aswanto.

"Presiden harus tegas. Jangan tindaklanjuti karena tidak benar mekanismenya,” kata Jimly dikutip dari Kompas.id, Jumat (30/9/2022).

Menurut Jimly, jika kejadian ini dibiarkan, maka akan berpotensi menjadi contoh buruk bagi lembaga pemerintahan lain di masa depan.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan presiden di masa depan juga akan melakukan hal serupa.

“Kalau langkah ini dibenarkan, DPR berhak memecat hakim konstitusi kapanpun dia mau, nanti MA (Mahkamah Agung) juga akan memecat hakim konstitusi. Presiden juga akan melakukan hal yang sama. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar dia.