Salin Artikel

Akurnya Puan-Ganjar di Solo, Strategi Politik PDI-P?

Hal itu terjadi saat keduanya menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Puan dan Ganjar sama-sama tertawa ketika disebut oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai sesama calon presiden (capres).

“Hari ini Bapak Presiden, saya gemetar saya. Ada dua soalnya (capres) Mbak Puan sama Pak Ganjar," kelakar Bahlil yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang turut hadir pada acara tersebut.

Ia pun mengungkapkan Ganjar juga menjemput Puan di Bandara Adi Sumarmo, lalu berada dalam mobil yang sama menuju tempat acara.

Adapun kedua figur tersebut kerap digambarkan bersaing memperebutkan tiket pencapresan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Belum lama ini, sejumlah elitE PDI-P mendirikan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan.

Sedangkan Ganjar didukung relawannya, GP Mania, yang kemudian membuat gerakan tandingan bernama Dewan Kopral.

Namun DPP PDI-P tak tinggal diam melihat perseteruan yang kian memanas antar dua kubu tersebut.

Sejumlah elitE kader yang tergabung dalam Dewan Kolonel diberi teguran keras dan peringatan terakhir.

Begitu pun Ganjar yang mendapat peringatan lisan karena dianggap menimbulkan multitafsir karena menyampaikan kesiapannya menjadi capres.

Lantas apakah kedekatan Puan dan Ganjar di Solo merupakan bagian dari strategi politik PDI-P?

Ia mengungkapkan Ganjar memang punya maksud untuk menemui Puan.

"Kan Pak Ganjar menjemput Mbak Puan di airport, tentu ada niatan (menemuinya). Apakah sudah dikomunikasikan dengan Mbak Puan, saya tidak tahu," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Namun, Pacul menampik jika Puan dan Ganjar berada pada mobil yang sama.

Ia mengatakan Puan berada di dalam mobil yang sama dengan Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, ia enggan menanggapi ketika ditanya apakah pertemuan keduanya merupakan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Itu (baiknya) ditanya kepada ketuanya (Megawati)," tandasnya.

Langkah PDI-P ambil keuntungan untuk semua pihak

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai pertemuan kedua pihak itu merupakan bagian dari strategi politik PDI-P.

Partai berlambang banteng tersebut ingin memberi keuntungan untuk Puan dan Ganjar.

Pertama, Puan mematahkan pandangan publik yang beredar bahwa ia tak menyukai Ganjar dan menghalangi upaya merebut tiket capres.

“Keharmonisan ini menjadi sinyal bagus bagi Puan bahwa skeptisme publik terhadap dirinya terpatahkan. Puan adalah politisi yang memang punya kelas,” papar dia.

Kedua, pandangan positif publik kepada Ganjar semakin kuat. Pasalnya, dia berinisiatif mendatangi Puan dan tidak menunjukan resistensi pada anak kandung Megawati itu.

“Ganjar tidak mutung (marah) bahkan tetap bijak. Bijak dalam politik menjadi pembeda karena ukuran ini hanya dimiliki oleh politisi yang berkualitas capres,” sebut Ari.

Jokowi sebagai perekat

Keakraban Puan dan Ganjar tak lepas dari peran Jokowi.

Dalam pandangan Ari, Jokowi tak ingin ada keretakan di internal PDI-P. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjukan bahwa dirinya adalah kader PDI-P.

“Presiden bisa menjadi mediator Puan dengan Ganjar. Dirinya tak ingin keretakan yang terjadi di partainya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan kemenangan PDI-P,” ungkapnya.

Ia mengatakan Jokowi punya kepentingan dalam mendamaikan kedua figur yang dianggap berkontestasi di internal partai.

Sebab, Jokowi ingin memuluskan langkah Ganjar menuju kontestasi RI-1.

“Mengingat kepada merekalah endorse politiknya (Jokowi) diberikan, dan tentu saja sosok itu adalah Ganjar,” imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/05512421/akurnya-puan-ganjar-di-solo-strategi-politik-pdi-p

Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke