Akselerasi Pengembangan SDM di Kawasan Timur, LAN Luncurkan Program Magang bagi ASN Papua

KOMPAS.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan program magang bagi aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Papua, Senin (7/11/2022).

Ketua LAN Adi Suryanto mengatakan, program magang merupakan salah satu upaya LAN dalam mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.

Sebagai salah satu program prioritas nasional, kata dia, pengembangan kompetensi ASN dilakukan untuk mewujudkan ASN sebagai birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy.

“Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua,” ujar Adi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan “Piloting Magang bagi ASN Provinsi Papua Tahun 2022 dan Soft Launching Pedoman Magang” di Aula Profesor Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN Veteran, Senin.

Adi menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan training rate atau tingkat pelatihan yang masih rendah.

Faktanya, kata dia, masih banyak ASN yang masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Padahal, hal ini merupakan kebutuhan yang harus dapat dilaksanakan secara masif, termasuk di kawasan timur Indonesia.

“Maka melalui piloting magang ini menjadi salah satu upaya kami untuk menaikkan nilai training rate tersebut,” ucap Adi.

Jalur pengembangan kompetensi

Pada kesempatan tersebut, Adi menjelaskan bahwa program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Hal tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022.

Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara SE Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui program magang.

“Perlu disadari bahwa pengembangan kompetensi di kawasan Indonesia bagian timur ini tidak bisa dilakukan oleh LAN sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah, mitra magang, dan sektor swasta,” ujar Adi.

Instansi pemerintah yang dimaksud, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk mitra magang bisa berasal dari instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda), sedangkan sektor swasta dalam hal ini diwakili oleh Tanoto Foundation.

Adi mengungkapkan, program magang juga menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi ASN. Program ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN, khususnya di Provinsi Papua.

“Program Magang merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning, untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan atau learning by doing.

Melalui pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua, Adi berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dapat dijadikan momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparatur.

Menurutnya, percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan.

Momentum perbaikan tata kelola pemerintahan

Pada kesempatan yang sama, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua (DOB) harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan, kata dia, bisa dilakukan melalui kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang matang dan berkompeten.

“Program magang ASN Provinsi Papua harus senantiasa diperkuat melalui mekanisme seleksi, inkubasi, dan retensi program magang yang berbasis sistem merit, agar kualitas output SDM tetap terjaga kualitasnya,” ujar Jaleswari mewakili pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu, Jaleswari juga mengingatkan LAN dan pihak terkait untuk senantiasa membangun komunikasi publik yang komprehensif terkait program Magang.

Tak hanya komunikasi, kata dia, tetapi juga menjamin percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, baik secara fisik dan tata kelola SDM.

“Tidak hanya itu saja, kami juga mengapresiasi instansi pusat dan daerah yang terlibat aktif dalam program pembangunan SDM aparatur di Provinsi Papua ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Y Derek Hegemur mengucapkan terima kasih kepada LAN yang telah memberikan kesempatan kepada ASN Provinsi Papua untuk melakukan magang di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah.

Apalagi program magang tersebut bertujuan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan guna memperbaiki kualitas SDM aparatur serta tata kelola pemerintahan Provinsi Papua.

“Kami selaku Pemrov Papua memohon dukungan dari seluruh mitra magang baik pemerintah pusat maupun pemda untuk mensukseskan program Magang yang baru pertama kali dilakukan ini,” ujar Derek.

Ia berharap, pihaknya dapat memperbaiki kapasitas ASN, dan tentu saja memberi dampak pada perbaikan kualitas tata kelola pemerintah di Provinsi Papua.

Sebagai informasi, program Piloting Magang ASN Provinsi Papua diikuti oleh 42 orang peserta yang akan dimulai pada 7 November sampai 21 Desember 2022.

Adapun program Magang tersebut akan dan dibagi menjadi dua tahap, yakni pra-magang selama satu minggu di LAN dan magang selama enam minggu di instansi mitra magang.

Mitra magang yang dimaksud, yaitu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta sejumlah pemda best practices.

Adapun pemda yang ditunjuk adalah Pemprov Jawa Barat (Jabar), Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemprov Jawa Timur (Jatim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemkot Malang, dan Pemkot Tangerang.