Salin Artikel

Kepada Erick Thohir, Arsul Sani: Kalau Ada Reshuffle, Tolong PPP Tambah Wakil Menteri

Hal itu bahkan disampaikan Arsul Sani kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam acara DPP PPP, Senin (31/10/2022).

"Nah, kedepan mudah-mudahan Pak Erick tolong bisikin Pak Jokowi gitu kalau ada reshuffle tolong PPP tambah wakil menteri gitu loh," kata Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.

"Kita insya Allah akan ajukan (kader) perempuan, tapi tergantung munasnya mulus atau enggak," ujarnya lagi.

Arsul Sani menjelaskan, kader perempuan yang akan diajukan ke Jokowi harus melalui keputusan Musyawarah Nasional (Munas).

Menurutnya, apabila kader itu tidak lolos dalam Munas, maka tidak akan diajukan ke presiden sebagai calon wakil menteri.

Arsul mengatakan, usulan ini sebagai wujud nyata PPP turut menyoroti isu perempuan dalam dunia pemerintahan dan politik.

"Meskipun seringkali kita sebagai partai Islam itu dianggap tak progresif dalam soal isu-isu perempuan, tapi sesungguhnya tidak. Kita buktikan pada posisi yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu juga berharap perempuan mendapatkan alokasi kedudukan posisi yang proporsional dengan laki-laki.

Dalam konteks itu, Arsul mengatakan, Musyawarah Nasional (Munas) Wanita Persatuan Pembangunan juga mesti menyiapkan para perempuan tangguh sebagai calon anggota legislatif.

"Jadi caleg kita untuk mengisi kewajiban 30 perempuan kuota caleg perempuan," katanya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Namun demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan, bagaimana, dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/16084231/kepada-erick-thohir-arsul-sani-kalau-ada-reshuffle-tolong-ppp-tambah-wakil

Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke