Anggota Komisi II Minta KPU Perjelas Mekanisme Pengelolaan Kendaraan Taktis Maung MV2 4x4 untuk Pemilu 2024

KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangkan kendaraan taktis (rantis) Maung MV2 4x4 untuk membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meski demikian, ia meminta KPU untuk memperjelas mekanisme pengadaan kendaraan produksi PT Pindad tersebut.

Menurut dia, perlu diperjelas apakah jenis kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang mampu menembus daerah yang aksesnya cukup sulit dijangkau di daerah.

"Kalau speknya bisa memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan, tentu kita mendukung demi kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024," kata Guspardi, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (26/10/2022).

Guspardi menegaskan bahwa pengadaan rantis yang akan di pesan KPU harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan agar bermanfaat dalam rangka membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Dia mengatakan KPU perlu membuat simulasi tentang mekanisme pengadaan rantis tersebut, apakah nantinya kendaraan itu akan menjadi aset KPU, karena akan muncul biaya perawatan dan biaya lainnya.

Selain itu, menurutnya, sistem sewa atau kontrak bisa dilakukan dengan mengundang pihak ketiga sebagai vendor.

"Sehingga KPU juga harus memperhitungkan setelah Pemilu 2024, apakah kendaraan MV 2 4x4 masih efektif digunakan menunjang kegiatan KPU atau tidak sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran," tuturnya.

Ia meminta KPU untuk memperhitungkan penggunaan anggaran Pemilu 2024 secara cermat dan berhati-hati.

"Semuanya harus diperhitungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi," katanya.

Dia mengatakan, rantis maung MV2 4x4 adalah karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai lebih dari 80 persen.

"Sehingga akan mendukung program pemerintah bangga menggunakan produksi dalam negeri," imbuhnya.

Karena itu menurut dia, diharapkan produk dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan komitmen tersebut harus didukung setiap instansi dan lembaga.

Guspardi juga meminta KPU segera memetakan daerah mana saja di seluruh Indonesia yang dikategorikan daerah terpencil, terluar, dan terisolasi.

"Perlu juga pihak KPU melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan PT Pindad memproduksi rantis maung ini sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diperlukan KPU," ujarnya.