Salin Artikel

Anggota Komisi II Minta KPU Perjelas Mekanisme Pengelolaan Kendaraan Taktis Maung MV2 4x4 untuk Pemilu 2024

KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangkan kendaraan taktis (rantis) Maung MV2 4x4 untuk membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meski demikian, ia meminta KPU untuk memperjelas mekanisme pengadaan kendaraan produksi PT Pindad tersebut.

Menurut dia, perlu diperjelas apakah jenis kendaraan tersebut memiliki spesifikasi yang mampu menembus daerah yang aksesnya cukup sulit dijangkau di daerah.

"Kalau speknya bisa memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan, tentu kita mendukung demi kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024," kata Guspardi, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (26/10/2022).

Guspardi menegaskan bahwa pengadaan rantis yang akan di pesan KPU harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan agar bermanfaat dalam rangka membantu kelancaran pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Dia mengatakan KPU perlu membuat simulasi tentang mekanisme pengadaan rantis tersebut, apakah nantinya kendaraan itu akan menjadi aset KPU, karena akan muncul biaya perawatan dan biaya lainnya.

Selain itu, menurutnya, sistem sewa atau kontrak bisa dilakukan dengan mengundang pihak ketiga sebagai vendor.

"Sehingga KPU juga harus memperhitungkan setelah Pemilu 2024, apakah kendaraan MV 2 4x4 masih efektif digunakan menunjang kegiatan KPU atau tidak sehingga bisa terjadi pemborosan anggaran," tuturnya.

Ia meminta KPU untuk memperhitungkan penggunaan anggaran Pemilu 2024 secara cermat dan berhati-hati.

"Semuanya harus diperhitungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi," katanya.

Dia mengatakan, rantis maung MV2 4x4 adalah karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai lebih dari 80 persen.

"Sehingga akan mendukung program pemerintah bangga menggunakan produksi dalam negeri," imbuhnya.

Karena itu menurut dia, diharapkan produk dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan komitmen tersebut harus didukung setiap instansi dan lembaga.

Guspardi juga meminta KPU segera memetakan daerah mana saja di seluruh Indonesia yang dikategorikan daerah terpencil, terluar, dan terisolasi.

"Perlu juga pihak KPU melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan PT Pindad memproduksi rantis maung ini sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat sebagaimana yang diperlukan KPU," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19372931/anggota-komisi-ii-minta-kpu-perjelas-mekanisme-pengelolaan-kendaraan-taktis

Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke