Salin Artikel

Tarik Ulur Nasdem-Demokrat-PKS soal Cawapres Pendamping Anies

Kabar itu pertama kali disampaikan Juru Bicara PKS M Kholid pada Kompas.com, 22 September 2022.

Kala itu, Kholid menyampaikan pekerjaan rumah ketiga partai politik (parpol) adalah pencarian figur cawapres.

Sementara itu, soal kandidat capres ketiganya hampir pasti setuju dengan Anies Baswedan, yang akhirnya telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022.

Terbaru, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menginginkan figur cawapres tidak berasal dari internal partai koalisi.

Alasannya, menghindari tumpang tindih keuntungan antar parpol koalisi.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana? Enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Demokrat ajukan AHY

Berulang kali Partai Demokrat nampak ingin memasangkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berulang kali menyampaikan Anies-AHY adalah pasangan serasi.

Sebab, keduanya dianggap merepresentasikan perubahan dan perbaikan, semangat yang diusung Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dalam lawatan Anies ke Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, pada 7 Oktober 2022, AHY menegaskan bahwa kader dan mesin Partai Demokrat siap mendukung pemenangan Anies.

“Mas AHY tadi (mengatakan) di bawah adalah para kader, dan pengurus Partai Demokrat dari akar rumput yang mendengar Mas Anies datang, dan ingin menyambut bersama,” kata Herzaky.

“Nah, sekarang bertemu pimpinan. Ini adalah petarung-petarungnya AHY dan sekarang menjadi petarungnya Anies,” ujarnya lagi.

Herzaky lantas menyarankan Anies untuk memilih cawapres yang memiliki kekuatan dalam pembentukan dan stabilitas koalisi.

"Tentu cawapresnya harus bisa membantu pembentukan koalisi dan mewujudkan stabilitas dalam koalisi. Kalau tidak punya power dalam pembentukan dan stabilitas koalisi, beratlah," katanya kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2022).

Hal itu merupakan pilihan alternatif, sementara opsi pertama PKS adalah mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"PKS usulkan Ahmad Heryawan. Namun, kami juga membuka alternatif pilihan lain," katanya.

Namun, Kholid menegaskan PKS tidak kaku dalam komunikasi politik penjajakan koalisi.

Menurutnya, komunikasi yang inklusif harus dikedepankan. Maka pilihan mengusulkan cawapres non parpol bakal tetap dibahas di internal PKS.

"Usulan yang baik sebagai alternatif. Tentu nanti akan dibahas di tim kecil," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/19/15315331/tarik-ulur-nasdem-demokrat-pks-soal-cawapres-pendamping-anies

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke