Ungkap Isi Pertemuan dengan Andika Perkasa, Anies: Terkait Jakarta

Anies mengungkapkan, komunikasinya dengan Andika Perkasa tidak terkait pencarian calon wakil presiden (cawapres).

“Jadi ada beberapa program terkait dengan Jakarta, TNI, kemudian dibahas bersama,” kata Anies Baswedan ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Kemudian, Anies mengatakan, pertemuan dengan Andika berlangsung bulan lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun, Anies Baswedan tidak menjabarkan secara rinci kapan perhelatan tersebut.

“Pembahasannya lebih banyak terkait Jakarta. Itu sudah hampir sebulan lalu,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies mengaku tak ingin buru-buru mencari figur cawapres.

Ia merasa masih banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satunya, penjajakan koalisi yang tengah dilakukan oleh Partai Nasdem.

“Proses pembentukan koalisi masih berjalan. Jadi, saya rasa akan lebih bijak apabila proses penentuan pasangan itu dilakukan dengan seksama dan bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Sementara itu, pertemuan Anies dan Andika diketahui dari tayangan YouTube Andika yang diunggah pada Jumat (14/10/2022).

Keduanya berjumpa di Subden Mabes TNI, Gambir, Jakarta Pusat.

Andika menjelaskan mesti berkantor sementara di Subden Mabes TNI karena kantornya, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, tengah direnovasi.

Diketahui, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memberikan hak kepada Anies Baswedan untuk figur cawapres yang akan mendampinginya.

Surya Paloh beralasan tidak mau mengawinkan paksa Anies dengan figur yang tak cocok dengannya.

Sementara itu, bangun koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga terbentuk.

Partai Nasdem harus membentuk koalisi agar Anies Baswedan bisa turut serta dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pasalnya, Partai Nasdem tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.