Presiden Diisukan Tunggu Nasdem Tarik Diri dari Kabinet, Nasdem: Kami Tak Akan Lakukan Itu

Hal tersebut disampaikan merespons adanya sumber di lingkungan Istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Sehingga, artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana. Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa pihak yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah presiden sendiri.

Kemudian, menurut Ali, menteri yang dicopot atau terkena reshuffle itu adalah mereka yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas membantu kerja presiden.

"Jadi, saya pikir kita tidak boleh sensi menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena bernegara itu kan beradministrasi," ujar Ali.

"Jadi, kemudian kalau ada isu-isu katanya sumber istana minta Nasdem mundur, dengan alasan apa? Kami enggak punya kapasitas, kami ini adalah bagian daripada pemerintahan," katanya lagi.

Nasdem, kata Ali, bangga kepada kader-kadernya yang ditunjuk presiden dan melaksanakan kerja sebaik mungkin membantu pemerintahan.

Ia juga menegaskan, masuknya kader ke kabinet bukanlah permintaan Nasdem.

"Kami adalah koalisi pemerintah dan kemudian kader partai Nasdem itu ditunjuk oleh Pak Jokowi. Bukan kami yang minta. Jadi, Pak Jokowi menilai bahwa ada tiga kader partai Nasdem yang potensi membantu beliau," ujarnya.

Oleh karena itu, Ali menilai partainya tidak memiliki alasan untuk mengundurkan diri dari koalisi saat ini atau kabinet pemerintahan.

Apalagi, Ali mengungkapkan, pemerintahan Jokowi masih tersisa dua tahun hingga 2024.

"Jadi, berkoalisi itu kan jangan kita artikan dalam arti yang sempit. Jangan bicara kemudian koalisi bagaimana sebatas kursi, bukan itu. Tapi ini soal komitmen," kata Ali.

"Komitmen kita dalam mengawal pemerintahan. Jadi bukan sekadar melihat koalisi, sekadar melihat bagi-bagi kursi. Sekali lagi bagi Nasdem, ada kursi maupun tidak di kabinet, itu tidak akan mengubah sikap Partai Nasdem dalam koalisi ini," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Ali menegaskan bahwa Nasdem menghormati keputusan Jokowi jika benar terjadi reshuffle dan kader Nasdem dicopot.

Menurut Ali, hal itu sekali lagi adalah hak prerogatif presiden sebagai pemegang kunci struktur kabinet.

"Lah, itu kan hak prerogatif pak presiden. Kita tidak masuk pada ruang-ruang itu. Sejak awal Pak Surya Paloh ketua umum, sudah menegaskan sikap itu," katanya.

Presiden Jokowi justru akan menunggu Nasdem menarik mundur sendiri para menterinya karena sudah berbeda pandangan dengan sikap Presiden.

Namun, jika Nasdem belum juga menarik menteri-menterinya dari kabinet, bukan tak mungkin Presiden akhirnya terpaksa akan melakukan reshuffle.

”Jadi, seperti halnya PAN yang pada Pilpres 2019 mengambil sikap berbeda dengan Presiden Jokowi dan akhirnya, satu-satunya menteri asal PAN, yaitu Menpan RB Asma Abnur, pun mengundurkan diri pada 2018. Nasdem seharusnya juga begitu. Menarik menteri-menterinya di kabinet. Namun, jika sampai awal tahun depan tidak ditarik, Presiden bisa merombak kabinetnya sendiri,” ujar seorang pejabat kepada Kompas.