Salin Artikel

Komnas HAM Nilai PSSI Harus Ikut Tanggung Jawab atas Tragedi Kanjuruhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tragedi Stadion Kanjuruhan yang menghilangkan ratusan nyawa Aremania dinilai tak bisa terlepas dari tanggungjawab Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Penyuluhan Beka Ulung Hapsara.

Menurut Beka, PSSI sebagai lembaga sepakbola tertinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab penuh atas tragedi kemanusiaan itu.

"Bagaimanapun juga kan PSSI penanggungjawab tertinggi persepakbolaan di Indonesia," ujar Beka di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).

Beka juga menyinggung soal tanggung jawab dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menjadi pelaksana penyelenggara Liga 1 Indonesia.

Dalam pemeriksaan yang akan digelar hari ini pukul 10.00 WIB, PT LIB akan ditanya soal tanggung jawab pelaksanaan pertandingan sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

"LIB jadi pelaksananya (diminta untuk) ngomong soal kompetisi," ujar dia.

Pihak lain yang diminta keterangan pertanggungjawaban oleh Komnas HAM juga adalah pihak broadcaster atau stasiun tv yang menyiarkan pertandingan.

Dalam hal ini, broadcaster akan dihadirkan pukul 14.00 WIB untuk ditanya kebijakan jam tayang pertandingan.

Kemudian disusul pemeriksaan PSSI pukul 15.00 WIB.

Pemeriksaan secara maraton tersebut juga akan membahas peran masing-masing pihak yang terlibat.

"Kami (juga) meminta dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan Arema melawan Persebaya kemarin dibawa, termasuk juga dokumen pendukung lainnya misalnya statuta PSSI maupun juga kebijakan internal," papar dia.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022) menelan banyak korban jiwa dan korban luka.

Hingga Selasa (11/10/2022), tercatat 132 orang meninggal dunia. Sementara, ratusan korban lainnya luka ringan hingga berat.

Banyaknya korban yang jatuh diduga karena kehabisan oksigen dan berdesakan setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah tribune.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/10314311/komnas-ham-nilai-pssi-harus-ikut-tanggung-jawab-atas-tragedi-kanjuruhan

Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke